Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi Bareskrim, Ini yang Dilakukan Korban Travel Umrah

Kompas.com - 05/02/2018, 16:49 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah korban yang merasa tertipu agen travel umrah PT Garuda Angkasa Mandiri menyambangi Bareskrim Polri.

Mereka menganggap agen perjalanan tersebut telah melakukan penipuan terhadap lebih dari 1.000 calon jamaah yang telah mendaftar.

Muhammad Zakir Rasidin, pengacara yang mewakili para korban mengatakan, kedatangan mereka untuk berkonsultasi sebelum membuat laporan polisi.

"Kita tanya apakah dengan banyaknya korban dari berbagai wilayah, tepat untuk kita laporkan ke Bareskrim. Tepat, katanya," ujar Zakir di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Zakir mengatakan, ada seribuan korban yang merasa tertipu oleh Mahfudz Abdullah, pemilik agen perjalanan itu.

Ada calon jamaah yang dijanjikan berangkat sejak 2014, namun hingga kini belum juga berangkat.

Beberapa korban telah melaporkan Mahfudz ke Polda di masing-masing daerah, termasuk di Polda Metro Jaya.

Menurut Zakir, Mahfudz juga sebelumnya pernah ditahan dalam kasus penipuan umrah juga.

"Dia pernah keluar masuk penjara atas kasus yang sama. Bahkan, dia mendirikan travel yang baru lagi," kata Zakir.

(Baca juga: Ada Kasus Serupa First Travel, Polisi Minta Masyarakat Tak Tergiur Umrah Murah)

 

Dari 500-an korban yang ada dalam daftar Zakir, total kerugian mencapai Rp 30 miliar.

Para korban pernah bernegosiasi dengan pihak travel. Saat itu, kata Zakir, pihak travel menjanjikan akan memberangkatkan calon jamaah secepatnya.

Bahkan, sudah beberapa kali membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa uang calon jamaah akan dikembalikan jika tak kunjung berangkat.

"Tapi sampai hari ini tidak dikembalikan," kata Zakir.

Saat ini, Zakir masih mengumpulkan para korban untuk menjadikan satu laporan korban atas nama dirinya sebagai kuasa hukum.

Oleh karena itu, kata Zakir, pihaknya baru sekadar berkoordinasi dengan petugas sentral pelayanan kepolisian terpadu (SPKT). Namun, laporan polisi belum secara resmi dibuat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com