KPK Tetapkan Bupati Jombang sebagai Tersangka

Kompas.com - 04/02/2018, 15:37 WIB
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.Surya.co.id/Sutono Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.

JAKARTA, KOMPAS.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko sebagai tersangka dalam kasus suap terkait perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang.

Nyono diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti.

"KPK meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan dan menetapkan dua tersangka, yakni IS yang diduga sebagai pemberi suap dan NSW Bupati Jombang sebagai penerima suap," ujar Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief saat memberikan keterangan pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (4/2/2018).

Laode menuturkan, suap tersebut diberikan oleh Inna agar Nyono, selaku bupati, menetapkan Inna sebagai Kepala Dinas Kesehatan definitif.

Total suap yang diberikan kepada Nyono berjumlah Rp 275 juta.

"Diduga pemberian uang dari IS ke NSW agar bupati menetapkannya sebagai kepala Dinas Kesehatan, karena dia (Inna) masih Plt," tuturnya.

Uang yang diberikan kepada Nyono, lanjut Laode, berasal dari kutipan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi BPJS dari 34 puskesmas di Jombang.

Dana tersebut telah dikumpulkan oleh inna sejak Juni 2017.

"Uang yang diserahkan ke NSW berasal dari kutipan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang yang dikumpulkan sejak juni 2017, sehingga totalnya Rp 275 juta," kata Laode.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Nyono pada Sabtu (3/2/2018), di Stasiun Balapan Solo, KPK menyita uang tunai sebesar RP 25 juta.

Selain itu didapatkan juga uang dalam pecahan dollar AS sebesar 9.500.

Terkait hal itu, Inna sebagai pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, Nyono disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Jimly Asshiddiqie Minta Masyarakat dan Elite Politik Apresiasi Petugas Pemilu

Jimly Asshiddiqie Minta Masyarakat dan Elite Politik Apresiasi Petugas Pemilu

Nasional
Fenomena Tanah Bergerak, BPBD Imbau Warga Nyalindung, Sukabumi, Tetap Waspada

Fenomena Tanah Bergerak, BPBD Imbau Warga Nyalindung, Sukabumi, Tetap Waspada

Regional
ASN di Magelang Ini Ditangkap Polisi, Diduga Terlibat Korupsi Proyek Jembatan

ASN di Magelang Ini Ditangkap Polisi, Diduga Terlibat Korupsi Proyek Jembatan

Regional
5 Fakta Kebakaran Gudang Logistik KPU di Sumbar, Temuan 2 Botol Berbau Bensin hingga Dalami Dugaan Sengaja Dibakar

5 Fakta Kebakaran Gudang Logistik KPU di Sumbar, Temuan 2 Botol Berbau Bensin hingga Dalami Dugaan Sengaja Dibakar

Regional
Wapres Usulkan Pemilu Legislatif dan Pilpres Kembali Dipisah

Wapres Usulkan Pemilu Legislatif dan Pilpres Kembali Dipisah

Nasional
Masih Suasana Kompetisi, Pengamat Nilai Wajar jika Prabowo Belum Mau Bertemu Jokowi

Masih Suasana Kompetisi, Pengamat Nilai Wajar jika Prabowo Belum Mau Bertemu Jokowi

Nasional
Seorang Perempuan di Ngawi Ditemukan Tewas Terbakar di Belakang Rumahnya

Seorang Perempuan di Ngawi Ditemukan Tewas Terbakar di Belakang Rumahnya

Regional
Data KPU: 91 Orang Petugas KPPS Meninggal Dunia

Data KPU: 91 Orang Petugas KPPS Meninggal Dunia

Nasional
PKS Klaim Unggul di Depok Berdasarkan Hasil Penghitungan Internal

PKS Klaim Unggul di Depok Berdasarkan Hasil Penghitungan Internal

Megapolitan
27 April, 103 TPS di Sumbar Gelar Pemungutan Suara Ulang

27 April, 103 TPS di Sumbar Gelar Pemungutan Suara Ulang

Regional
Hasil Situng KPU Data 19,18 Persen: Jokowi-Ma'ruf 55 Persen, Prabowo-Sandi 45 Persen

Hasil Situng KPU Data 19,18 Persen: Jokowi-Ma'ruf 55 Persen, Prabowo-Sandi 45 Persen

Nasional
Meski Beda Pilihan, Gubernur NTB Ingatkan Jaga Persatuan

Meski Beda Pilihan, Gubernur NTB Ingatkan Jaga Persatuan

Regional
FBI Pernah Selidiki Informasi Hitler Selamat dari Perang Dunia II

FBI Pernah Selidiki Informasi Hitler Selamat dari Perang Dunia II

Internasional
Jimly: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Sudah Rasional

Jimly: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Sudah Rasional

Nasional
Pimpinan Parpol di Mataram Deklarasi Jaga Keamanan Pasca-Pemilu 2019

Pimpinan Parpol di Mataram Deklarasi Jaga Keamanan Pasca-Pemilu 2019

Regional

Close Ads X