Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koarmabar Tangkap 3 Kapal Penambang Timah Ilegal di Perairan Bangka

Kompas.com - 02/02/2018, 07:22 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - KRI Tenggiri-865, salah satu unsur Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), menangkap tiga kapal penambang pasir timah ilegal di Perairan Sungai Liat sebelah timur laut Bangka, Rabu (31/1/2018). Saat penangkapan, KRI tersebut tengah melaksanakan operasi Benteng Sagara – 18 BKO Guskamlabar.

"Kejadian penangkapan tersebut berawal dari kecurigaan KRI Tenggiri-865 saat melaksanakan patroli, melihat segerombolan kapal kayu berukuran kurang lebih 15 GT sedang melakukan aktivitas penyedotan dengan menggunakan pipa ke dasar laut," ujar Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat, Laksamana Pertama TNI Bambang Irwanto, melalui keterangan pers Dinas Penerangan Koarmabar, Kamis (1/2/2018).

Bambang menuturkan, berawal dari kecurigaan itu Komandan KRI Tenggiri-865 mengarahkan kapal mendekat ke sasaran untuk memeriksa kapal-kapal tersebut.

Baca juga : Pengusutan Perbudakan di Kapal Ilegal Penangkap Ikan Jadi Prioritas Bareskrim

Namun saat didekati, kapal-kapal tersebut secara serentak berpencar untuk melarikan diri dari kejaran KRI.

"Berkat kesigapan KRI Tenggiri-865, maka berhasil ditangkap tiga kapal tanpa nama," tuturnya.

Setelah dilaksanakan pemeriksaan, lanjut Bambang, didapati beberapa barang bukti berupa mesin pencari timah yang masih menyala dan ember material pasir timah hasil penambangan.

Hasil dari pemeriksaan awal, ketiga kapal tersebut bermuatan total kurang lebih 95 Kg timah mentah. Selain itu, ketiga kapal tersebut tidak memiliki dokumen kapal, dokumen pelayaran dan ijin usaha penambangan.

"Atas dasar hasil pemeriksaan tersebut maka KRI Tenggiri-865 mengawal ketiga kapal penambang pasir timah ilegal tersebut menuju ke Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Bangka Belitung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," kata Bambang.

Kompas TV Kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kembali mendapati kapal ilegal memasuki perairan Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com