Pengusutan Perbudakan di Kapal Ilegal Penangkap Ikan Jadi Prioritas Bareskrim

Kompas.com - 15/08/2016, 14:54 WIB
Kepala Bareskrim Polri Irjen Pol Ari Dono Sukmanto Ambaranie Nadia K.MKepala Bareskrim Polri Irjen Pol Ari Dono Sukmanto
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengatakan, jajarannya kini fokus mengusut tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perbudakan di kapal-kapal penangkap ikan ilegal yang beroperasi di wilayah perairan RI.

Dikutip dari Tribunnews.com, Ari Dono menuturkan korban kejahatan perbudakan diperlakukan sangat tidak manusiawi. Mereka, kata dia, dianiaya, baik secara fisik maupun psikologis.

Untuk itu, Polri berupaya untuk membongkar setiap kejahatan perbudakan.

"Bukan hanya itu para korban diperlakukan layaknya komunitas komersial yang menguntungkan untuk kemudian dapat dengan mudahnya dieksploitasi. Tentu saja ini tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia karena esensi HAM terlanggar," ujar Ari dalam pembukaan Asean Conference Human Trafficking And Forced Labor In Fishing Industry, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (15/08/2016).

Mantan Wakabareskrim ini menyatakan Polri berkomitmen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana yang terorganisasi dan dioperasikan secara lintas negara itu.

“Paling awal tentu saja dengan memperhatikan berbagai instrumen internasional maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta diselaraskan dengan arah kebijakan negara dalam menjaga dan melindungi sumber daya laut dari Nusantara ini," katanya.

Kedua, mengingat kompleksnya penanganan kejahatan lintas negara, Polri akan bekerja sama dengan banyak pihak terkait.

Terlebih lagi, para pelaku kejahatan merupakan kelompok yang terorganisir khususnya para pihak yang mempekerjakan tenaga kerja atau Anak Buah Kapal (ABK) ilegal, melibatkan lebih dari satu negara, dan terjadi di wilayah perairan yang luas.

Ari mencontohkan, kasus yang pernah ditanganiny adalah perbudakan ABK kapal di Benjina, Kepulauan Aru.

Kasus itu melibatkan korban sebanyak 658 orang ABK yang terdiri dari 512 warga negara Myanmar, 96 warga negara Kamboja, delapan warga negara Laos dan 42 warga negara Thailand.

Sebanyak delapaan orang, yang terdiri dari lima warga negara Thailand dan tiga Indonesia, dijadikan tersangka dalam kasus itu.

Pengadilan Indonesia telah memutus vonis kepada para terdakwa dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp 160 juta.

Tidak berhenti sampai disitu, kasus ini juga dikembangkan untuk menjerat para pelaku lainnya.

Dengan adanya konferensi ini, Ari berharap ada kesamaan persepsi dan komitmen dalam penanganan kejahatan perdagangan orang dalam industri perikanan di kawasan ASEAN.

Konferensi ASEAN yang rencananya akan berlangsung hingga dua hari ke depan ini juga dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan RI, delegasi dari negara-negara ASEaN, delegasi Imigrasi dari negara ASEAN, duta besar negara AsEAN, dan kementerian kelautan dari negara-negara ASEAN.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Nasional
Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Nasional
Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu 'Stunting'

Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu "Stunting"

Nasional
Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Nasional
Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X