Kompas.com - 01/02/2018, 21:01 WIB
Bupati Tolitoli dan wakilnya bertengkar di panggung pelantikan pejabat. Screenshot video Kompas TVBupati Tolitoli dan wakilnya bertengkar di panggung pelantikan pejabat.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan perang mulut yang terjadi di antara Wakil Bupati Tolitoli Abdul Rahman H Buding dengan Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan yang videonya viral di media sosial. Menurut Tjahjo, sebagai pejabat publik yang diteladani oleh masyarakat, peristiwa itu sangatlah tidak etis.

"Sampai berkelahi di tempat umum, itu kan tidak etis, tidak pantas sebagai seorang pemimpin di daerah. Sebagai panutan di daerah, harusnya memberikan contoh," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Presiden Jakarta pada Kamis (1/2/2018).

Mendagri sendiri telah menerjunkan salah seorang Dirjennya untuk mengonfirmasi peristiwa tersebut ke Bupati dan wakilnya.

Meski demikian, Tjahjo mengatakan bahwa seharusnya, konflik di tataran wali kota atau bupati seharusnya diselesaikan oleh pejabat setingkat gubernur. Ia pun telah mendapatkan informasi bahwa Gubernur Sulawesi Tengah sedang menangani konflik tersebut.

Baca juga : Viral, Bupati Tolitoli dan Wakilnya Bertengkar di Lokasi Pelantikan Pejabat

"Secara detail, kami minta Gubernur membuat laporan tertulis, nanti kami kliping masalahnya. Kami ingin laporan resmi. Jadi kita serahkan saja ke Gubernur," ujar Tjahjo.

Saat ditanya apakah konflik bupati dengan wakilnya tersebut akan menuai sanksi, Tjahjo menyebut, tidak ada.

"Di undang-undang sih enggak ada. Paling cuma fungsi pembinaan saja. Kecuali ya dia masalah hukum, ada prosesnya," ujar Tjahjo.

Diberitakan, Abdul Rahman dilaporkan ke polisi dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan oleh Mohammad Saleh.

Baca juga : Ngamuk Saat Pelantikan, Bupati Tolitoli Laporkan Wakilnya ke Polisi

Dalam tayangan video yang sudah viral itu, terlihat sang wakil bupati marah-marah dan naik ke atas panggung saat bupati sedang melantik pejabat fungsional dan struktural di gedung wanita Tolitoli. Rahman mengaku memiliki alasan atas tindakannya saat pelantikan pejabat fungsional dan struktural.

Menurutnya, tak ada masalah dengan pelantikan terhadap pegawai fungsional. Permasalahannya justru pada pelantikan empat orang pejabat struktural.

“Terus terang saya kecewa dengan perubahan pelantikan terhadap empat pejabat strutural itu. Yang bikin kecewa nama-nama pejabat struktural berubah esok harinya saat pelantikan digelar,” kata Rahman.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

Nasional
Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Nasional
UPDATE 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Nasional
UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

Nasional
Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X