Kompas.com - 01/02/2018, 16:22 WIB
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2018)
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo membantah bila rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Joko Widodo membentuk Dewan Pengawas untuk mengawasi kinerja KPK.

Saat ditanya adanya rekomendasi pembentukan Dewan Pengawas dalam draf, Bamsoet, sapaannya, berdalih hal itu baru sekadar usulan.

"Itu baru draf," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

(Baca juga : Rekomendasi Pansus Usulkan Pembentukan Dewan Pengawas KPK)

Ia menegaskan, Hak Angket ditujukan kepada KPK sehingga tak ada sangkut pautnya dengan Presiden. Karena itu, nantinya KPK yang akan diminta membentuk Dewan Pengawas oleh DPR.

Menurut Bamsoet, Dewan Pengurus dipastikan tidak berasal dari DPR, namun dari unsur masyarakat seperti akademisi, ulama, aktivis dan selainnya.

Nantinya, Dewan Pengawas dibentuk oleh Pimpinan KPK dengan memperhatikan aspirasi publik sehingga prosesnya transparan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi jangan kaitkan ke Presiden. Enggak ada urusan ke Presiden. Hak angket urusannya DPR dengan KPK. Kami mengeluarkan rekomendasi kepada KPK, bisa dilaksanakan tidaknya, biar publik menilai," papar Bamsoet.

"Salah satu rekomendasi kami adalah sebaiknya KPK segera membentuk dewan pengawas yang melibatkan faksi publik. Pengertian publik bagaimana, ya monggo pimpinan KPK terjemahkan," lanjut politisi Golkar itu.

(Baca juga : RUU Penyadapan Diusulkan Masuk dalam Rekomendasi Pansus Angket)

Anggota Pansus Angket Masinton Pasaribu sebelumnya membenarkan bila draf sementara rekomendasi Hak Angket yang dikirim ke seluruh fraksi berisikan permintaan pembentukan dewan pengawas KPK.

Sebelumnya sempat beredar dokumen yang draf rekomendasi Pansus yang meminta Presiden bersama KPK membentuk Dewan Pengawas (Dewas) untuk megawasi kinerja KPK.

"Jadi gini, rekomendasi kan nanti disampaikan kepada Presiden dan KPK sendiri. Nah, KPK dalam konteks temuan yang dihasilkan di Pansus supaya nanti bisa ditindaklanjuti KPK. Dewas nanti supaya dalam melaksanakan tugas sehari-hari KPK tidak terjadi penyimpangan," kata Masinton saat dihubungi, Kamis (1/2/2018).

Saat ini rekomendasi pembentukan dewas tengah dipelajari seluruh fraksi. Pansus masih menunggu respons dari seluruh fraksi di DPR terkait persetujuan pembentukan Dewas.

Kompas TV Agus justru menegaskan Fraksi Demokrat tidak ikut bertanggung jawab terkait isi dari hasil rekomendasi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Nasional
Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Nasional
OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

Nasional
Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Nasional
Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Nasional
6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

Nasional
KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

Nasional
OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

Nasional
Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

Nasional
Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Nasional
Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Nasional
WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

Nasional
Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.