DPR, Kemhan, dan TNI Bahas Isu Terorisme hingga OPM Saat Rapat Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR menggelar rapat kerja tertutup dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah hal antara lain soal realisasi penyerapan anggaran 2017, rencana kerja program Kemhan-TNI 2018, isu terorisme dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, realisasi penyerapan anggaran tahun 2017 mencapai lebih dari 90 persen.

Menurut kharis, penyerapan anggaran tersebut berkorelasi positif terhadap kemampuan TNI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

"Kami melihat bahwa kinerja Kemhan TNI cukup lumayan karena di 90 persen sekian, tinggilah pencapaian realisasi anggarannya," ujar Kharis saat ditemui usai rapat.

(Baca juga: Menhan: TNI Tangani Terorisme Harus Berdasarkan Skala Ancaman)

"Ahamdulilah kita lihat kan kedaulatan negara dalam kondisi baik. Artinya penyerapan anggaran ini berkorelasi positif terhadap kemampuan TNI dalam menjaga kedaulatan," tuturnya.

Selain terkait penyerapan anggaran tahun 2017, lanjut Kharis, dalam rapat tersebut juga dibicarakan soal agenda kerja 2018 yang menjadi prioritas Kemhan dan TNI, seperti upaya menjaga kedaulatan negara dan flight information region atau FIR.

Kemhan dan TNI juga fokus pada upaya pembebasan tiga WNI yang masih disandera oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina Selatan.

"Yang dibahas ya upaya pembebasannya sekarang masih tersisa tiga orang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera dibebaskan," tuturnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais mengatakan, dalam rapat yang berlangsung sekitar enam jam itu juga membahas soal internasionalisasi gerakan kemerdekaan Papua yang diusung oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

(Baca juga: Alasan Panglima Usulkan Pelibatan TNI Menanggulangi Terorisme)

Menurut Hanafi, OPM kerap membawa isu kemerdekaan Papua ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan meminta dukungan dari negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

"Selama ini kan OPM atau gerakan separatisme di papua ini kan relatif diam di dalam negeri tapi kemudian selalu memabwa isu ini ke eropa, ke PBB, ke negara-negara Pasifik Selatan berdasarkan informasi palsu atau hoax," kata Hanafi.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan bahwa DPR mendorong pemerintah agar melakukan pencegahan isu tersebut melalui berbagai upaya diplomasi.

Selain itu, kata Hanafi, pemerintah perlu melakukan pemerataan pembangunan yang lebih nyata di Papua.

"Jadi itu yang harus dibendung dan dibantah dengan pembangunan, dengan bantuan yang lebih nyata, dengan prestasi-prestasi yang lebih nyata terhadap masyarakat Papua," ucapnya.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, rapat tertutup di ruang Komisi I dimulai pukul 10.45 dan berakhir sekitar pukul 17.00. Sebanyak 26 anggota dari 10 fraksi hadir dalam rapat tersebut.

Hadir dalam rapat Kepala Staf TNI AD jenderal Mulyono, Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi dan Kepala Staf TNI AU Marsekal Yuyu Sutisna.

Selain itu hadir pula sejumlah pejabat tinggi Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.