Kompas.com - 29/01/2018, 15:58 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai penandatanganan kerja sama penanganan masalah tanah dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2017). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai penandatanganan kerja sama penanganan masalah tanah dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berpendapat bahwa TNI perlu dilibatkan dalam menanggulangi ancaman terorisme.

"Ya tepat dong (pelibatan TNI)," ujar Ryamizard saat ditemui di sela rapat kerja Komisi II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Namun, menurut Ryamizard pelibatan TNI harus didasarkan pada skala ancaman. Dia menuturkan, jika suatu aksi terorisme sudah mengancam pertahanan dan kedaulatan negara, maka TNI harus dilibatkan.

Sementara, jika aksi terorisme dianggap berskala kecil maka TNI hanya bersifat mendukung kepolisian.

"Kalau yang masalah kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), kriminal, bisa polisi tapi TNI mendukung," tutur Ryamizard.

(Baca juga: Pemerintah Belum Satu Suara soal Pelibatan TNI dalam RUU Anti-terorisme)

Ia pun mencontohkan, ancaman terorisme yang ditimbulkan oleh ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah yang dinilai mengancam kedaulatan negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ryamizard menegaskan bahwa untuk mengantisipasi hal itu, dibutuhkan kekuatan militer. Sebab, ISIS juga menggunakan alat-alat perang seperti tank dan bom dalam melancarkan aksinya.

"Kalau yang alat perang seperti bom, yang menanganinya adalah pasukan perang, ya tentara. Kalau serangan bom seperti ISIS, punya tank, punya pesawat, itu tentara," kata Ryamizard.

Sebelumnya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengusulkan TNI dilibatkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Panja RUU Antiterorisme.

Menurut Hadi, TNI memiliki fungsi penangkalan dan penindakan terorisme. Fungsi tersebut nerupakan bagian dari tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu dan Anak yang Ditemukan Berpelukan saat Rumah di Kalideres Ambruk Tewas

Ibu dan Anak yang Ditemukan Berpelukan saat Rumah di Kalideres Ambruk Tewas

Nasional
Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Nasional
Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Nasional
Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Nasional
Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Nasional
Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Nasional
PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasional
Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.