Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam BAP, Miryam Disebut Fasilitator Komisi II dan Banggar DPR

Kompas.com - 29/01/2018, 17:13 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini mengatakan bahwa anggota DPR Miryam S Haryani adalah penghubung antara Komisi II DPR dan Badan Anggaran DPR RI.

Hal itu dikatakan Diah dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAP Diah kemudian dibacakan jaksa KPK dalam persidangan terhadap terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/1/2018).

Awalnya, Diah yang dihadirkan sebagai saksi, dikonfirmasi soal pertemuannya dengan Miryam S Haryani.

Mantan Sekjen Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini saay bersaksi dalam sidang kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16/3/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Mantan Sekjen Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini saay bersaksi dalam sidang kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Menurut Diah, saat itu Miryam mencari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

"Saya tanya, ada apa sih Bu Yani? Lalu dia jawab, 'Ini, saya dikejar teman-teman, mau reses," kata Diah.

(Baca juga: Dikejar Anggota DPR Sebelum Reses, Miryam Cari-cari Irman)

Kepada hakim, Diah mengatakan, pada saat itu dia tidak tahu maksud keperluan Miryam dengan Irman berkaitan dengan reses anggota DPR.

Jaksa KPK Ahmad Burhanudin kemudian membacakan BAP Diah.

Dalam BAP, Diah mengatakan permintaan Miryam soal kebutuhan reses DPR menunjukkan bahwa anggota Komisi II DPR meminta bantuan kepada Irman selaku pelaksana tugas Dirjen.

Menurut Diah, Miryam adalah pihak yang biasanya memfasilitasi Komisi II DPR dan Badan Anggaran.

Termasuk untuk alokasi pagu anggaran Rp 1,4 triliun untuk kegiatan terpadu e-KTP yang telah dituangkan dalam pagu definitif.

Kompas TV Miryam S Haryani telah menjalani sidang putusan kasus pemberian keterangan tidak benar di dalam persidangan kasus korupsi KTP elektronik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com