Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemensetneg Serahkan Ribuan Arsip ke ANRI, Dari Era RIS hingga Pasca-reformasi

Kompas.com - 29/01/2018, 14:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Senin (29/1/2018) pagi, menyerahkan 481 boks berisi 3.914 arsip kepresidenan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dalam sambutannya, Pratikno mengatakan, penyerahan arsip ini membutuhkan waktu dan kerja yang tidak mudah. Prosesnya membutuhkan waktu sekitar tiga tahun.

"Alhamdulilah, ini adalah hasil kerja keras rekan-rekan di bagian arsip Kemensetneg," ujar Pratikno.

Pratikno berharap penyerahan arsip kepresidenan ini menunjukkan kepada dunia soal bagaimana peran serta Indonesia di dunia internasional demi mewujudkan kedamaian, keamanan dan ketertiban dunia.

Kepala ANRI Mustari Irawan menambahkan, penyerahan arsip kepresidenan kepada ANRI ini merupakan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

(Baca juga: ANRI Akan Jadikan Aset Nazaruddin untuk Pusat Studi Hukum)

 

Oleh sebab itu, ia mengapresiasi Kemensetneg yang telah kerja keras menginventarisir arsip-arsipnya untuk diserahkan ke ANRI.

ANRI pun menyerahkan sertifikat akreditasi A (sangat baik) kepada Kemensetneg. Hal itu didasarkan pada penilaian sidang pleno Tim Akreditasi ANRI, Desember 2017 lalu.

"Pencapaian tersebut telah membuat Kemensetneg menjadi lembaga yang jadi acuan bagi unit kearsipan lembaga negara lainnya dalam penyelenggaraan kearsipan," lanjut Mustari.

 

Dari RIS hingga Pascareformasi

Arsip kepresidenan yang diserahkan, antara lain dokumen kenegaraan, foto kegiatan Presiden RI sejak tahun 1954 hingga 2014 serta buku tamu kenegaraan sejak tahun 1982 hingga 1992.

Beberapa arsip yang bersejarah, antara lain arsip Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) Hatta sampai dengan Kabinet Ampera Yang Disempurnakan atau Dewan Menteri sejak tahun 1949 hingga 1968.

(Baca juga: KPK Serahkan Rampasan dari Aset Nazaruddin Rp 24,5 Miliar kepada ANRI)

 

Arsip ni menginformasikan sejarah pembentukan serta pergantian kabinet di Indonesia era RIS, era demokrasi parlementer dan era Orde Lama (demokrasi terpimpin).

Kedua, arsip dibentuknya Gerakan Non Blok (GNB) tahun 1967 hingga 1968.

Arsip ini menginformasikan mengenai organisasi GNB, deklarasi KTT GNB I di Beograd, surat- surat asli dari pemimpin negara sahabat. Antara lain Ketua PLO Yasser Arafat, Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi dan peran serta Indonesia dalam usaha pencapaian perdamaian dunia.

Ketiga, arsip ASEAN sejak tahun 1967 hingga 1968. Arsip ini menginformasikan momen deklarasi pembentukan ASEAN tahun 1967, penyelenggaraan KTT pertama ASEAN dan peran serta Indonesia dalam perwujudan stabilitas keamanan kawasan di Asia Tenggara.

Keempat, Arsip Sekretariat Wakil Presiden tahun sejak tahun 1999 hingga 2004. Arsip ini kebanyakan berupa foto kegiatan para wakil presiden baik di lingkungan Istana atau terkait hubungan internasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com