Sudah Gaduh Duluan, Mendagri Belum Tetapkan Calon Penjabat Gubernur

Sementara PDI-P sendiri merasa geram. Sebab, penolakan perwira Polri sebagai penjabat gubernur itu bergulir ke isu bahwa PDI-P menggunakan alat negara untuk memenangi pilkada.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak terima jika partainya disebut menggunakan alat kekuasaan demi memenangi Pilkada 2018 melalui pengangkatan perwira Polri sebagai penjabat gubernur.

Hasto balik menuding balik bahwa pihak-pihak yang memunculkan isu tersebut mungkin mempunyai pengalaman pernah menggunakan alat negara demi menang pilkada.

"Kepada pihak yang berpikir itu merupakan bagian dari pemenangan segala cara, mungkin masa lalunya mereka pernah punya pengalaman menggunakan alat-alat kekuasaan demi menang," ujar Hasto di sela acara pembukaan Sekolah Calon Kepala Daerah PDI-P di Depok, Jawa Barat, Minggu (28/1/2018).

Hasto menegaskan, PDI Perjuangan tidak pernah mempunyai sejarah pernah menggunakan alat negara untuk memenangi kontestasi politik. Justru PDI Perjuangan pernah menjadi korban bagaimana dikalahkan karena lawan politik menggunakan instrumen kekuasaan.

Hasto mewanti-wanti kepada kelompok yang memainkan isu ini. Ia minta menghentikan permainan isu tersebut.

"Sejatinya, mereka lupa bahwa suara yang menentukan siapa pemimpinnya adalah suara rakyat. Elite jangan coba memecah belah bangsa. Biarlah rakyat yang menjadi hakim," ujar Hasto.