Sudah Gaduh Duluan, Mendagri Belum Tetapkan Calon Penjabat Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa sebenarnya belum ada kepastian siapa saja yang akan diangkat menjadi penjabat gubernur daerah peserta Pilkada 2018. Namun, belakangan, persoalan tersebut sudah menyebabkan kegaduhan.

Tjahjo mengatakan, nama-nama calon penjabat gubernur mesti melalui sejumlah tahapan terlebih dahulu, mulai dari usulan resmi Kepala Polri dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan hingga dikirimkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara untuk disetujui.

"Dari Kapolri, lisan sudah (disampaikan). Sementara dari Menko Polhukam belum keluar," ujar Tjahjo melalui pesan singkatnya, Senin (29/1/2018).

Baca juga: Tunjuk Petinggi Polri Jadi Penjabat Gubernur, Mendagri Siap Diberi Sanksi

Secara lisan, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengusulkan dua nama, yakni Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan untuk menjadi penjabat gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin untuk menjadi penjabat gubernur Sumatera Utara.

Namun, usulan lisan Kapolri tersebut belum diikuti dengan surat resmi.

Tjahjo tidak ingin tergesa-gesa mengirimkan nama calon penjabat kepada Presiden. Gubernur dan wakil gubernur petahana masih berstatus definitif hingga bulan Juni 2018. Menjelang waktunya, barulah Mendagri akan mengirimkannya kepada Presiden.

"Mendekati Juni, kami baru akan ajukan ke Mensesneg untuk persetujuan Keppres. Jadi, ya sampai sekarang belum sampai pada tahap persetujuan Presiden," ujar Tjahjo.

Baca juga: Soal Polisi Jadi Penjabat Gubernur, PDI-P Minta Mendagri Perhatikan Suara Publik

Tjahjo sekaligus menegaskan bahwa perwira TNI/Polri yang diusulkan menjadi penjabat gubernur pasti bukan orang sembarangan. Selain nama-nama itu telah ditelaah Mensesneg, mereka juga diyakini memegang teguh prinsip netralitas.

"Saya harus yakin bahwa TNI dan Polri netral. Sekarang, pejabat di Kemendagri yang dari TNI/Polri kerjanya aktif, profesional, serta taat aturan dan instruksi Kapolri, Panglima TNI, dan saya sebagai Mendagri. Mereka tegak lurus pada arahan Bapak Presiden," ujar Tjahjo.

Diberitakan, sejumlah partai politik menolak usulan mengangkat perwira Polri menjadi penjabat gubernur. Secara khusus menolak Irjen Mochamad Iriawan jika diangkat sebagai penjabat gubernur Jawa Barat.

Ditolak parpol

Salah satu partai politik yang menolak adalah Partai Demokrat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin meragukan netralitas Polri jika pejabat aktifnya menjadi penjabat gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Politisi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dalam diskusi di Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Apalagi, di Jawa Barat, ada anggota kepolisian yang menjadi peserta pilkada, yakni Komjen Anton Charliyan sebagai bakal calon wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan.

Didi berpendapat kurang patut jika pejabat kepolisian diangkat menjadi penjabat gubernur.

Baca juga: Demokrat Ragukan Netralitas Jenderal Polri jika Jadi Penjabat Gubernur

Sementara PDI-P sendiri merasa geram. Sebab, penolakan perwira Polri sebagai penjabat gubernur itu bergulir ke isu bahwa PDI-P menggunakan alat negara untuk memenangi pilkada.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak terima jika partainya disebut menggunakan alat kekuasaan demi memenangi Pilkada 2018 melalui pengangkatan perwira Polri sebagai penjabat gubernur.

Hasto balik menuding balik bahwa pihak-pihak yang memunculkan isu tersebut mungkin mempunyai pengalaman pernah menggunakan alat negara demi menang pilkada.

"Kepada pihak yang berpikir itu merupakan bagian dari pemenangan segala cara, mungkin masa lalunya mereka pernah punya pengalaman menggunakan alat-alat kekuasaan demi menang," ujar Hasto di sela acara pembukaan Sekolah Calon Kepala Daerah PDI-P di Depok, Jawa Barat, Minggu (28/1/2018).

Hasto menegaskan, PDI Perjuangan tidak pernah mempunyai sejarah pernah menggunakan alat negara untuk memenangi kontestasi politik. Justru PDI Perjuangan pernah menjadi korban bagaimana dikalahkan karena lawan politik menggunakan instrumen kekuasaan.

Hasto mewanti-wanti kepada kelompok yang memainkan isu ini. Ia minta menghentikan permainan isu tersebut.

"Sejatinya, mereka lupa bahwa suara yang menentukan siapa pemimpinnya adalah suara rakyat. Elite jangan coba memecah belah bangsa. Biarlah rakyat yang menjadi hakim," ujar Hasto.