Fahri Hamzah: Jenderal Polisi Jadi Penjabat Gubernur Bagian dari Konsolidasi Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mempertanyakan langkah Kementerian Dalam Negeri yang mengusulkan dua perwira Polri sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Fahri Hamzah menilai langkah tersebut bisa dicurigai sebagai upaya Jokowi melakukan konsolidasi jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

"Jadi ini muaranya itu konsolidasi Pak Jokowi. Orang curiganya itu loh," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Sebelumnya, Kemendagri mengusulkan Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. Sedangkan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Keduanya akan mengisi kekosongan jabatan karena dua gubernur di daerah tersebut akan penisun pada Juni 2018. Di saat yang bersamaan, belum ada gubernur baru yang menggantikan karena pilkada di dua daerah itu baru dimulai pada akhir Juni.

(Baca juga: Ini Alasan Perwira TNI dan Polri Dimungkinkan Jadi Penjabat Gubernur)

Fahri menilai, di satu sisi, pemerintah mengklaim langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan di wilayah Sumatera Utara dan Jawa Barat yang dianggap aman.

Namun, di sisi lain, ia menilai hal ini bisa membuat publik merasa curiga bahwa institusi Polri menjadi tidak netral.

"Saya lebih pro kepada perasaan publik. Bahwa lebih baik kita curiga bahwa ini nanti jadi tidak netral. Lebih baik begitu," kata Fahri.

Fahri menilai, secara aturan juga belum jelas apakah aturan memang memperbolehkan perwira polri diangkat sebagai pejabat gubernur. Sebab dalam UU, hanya disebut jabatan pimpinan tinggi madya.

(Baca juga: Usulan Dua Petinggi Polri Jadi Penjabat Gubernur Jabar dan Sumut Belum Final)

Fahri mengaku tidak mempermasalahkan apabila Jokowi ingin melakukan konsolidasi jelang tahun politik. Namun, kata dia, konsolidasi harusnya dilakukan tanpa berpotensi menabrak aturan.

"Kita sulit mencegah Pak Jokowi melakukan konsolidasi tapi caranya jangan melanggar. Ini kan juga jadi problem," kata dia.

Fahri menyarankan Jokowi untuk tidak menyetujui usulan dari Kemendagri ini. Ia menilai masih banyak pejabat sipil setingkat eselon I yang layak menjadi penjabat gubernur.