Oknum Perawat yang Melecehkan Pasien Diancam Sanksi Profesi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menginstruksikan anak buahnya untuk menyelidiki dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum perawat laki-laki terhadap pasien perempuan.

Peristiwa di sebuah rumah sakit di Surabaya itu diketahui publik setelah video yang menunjukkan korban sedang menangis usai dilecehkan pelaku menjadi viral di media sosial.

"Sejak tadi pagi, Bu Menko (Puan) langsung memberikan arahan jelas kepada kami untuk segera turun ke lapangan memeriksa terkait video dugaan pelecehan seksual yang beredar di berbagai WhatsApp group," ujar Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Sudjatmiko melalui siaran pers, Kamis (25/1/2018).

"Bu Menko sangat prihatin atas kejadian tersebut. Apalagi bila benar terjadi pada seorang pasien yang sudah dalam keadaan sakit, justru dilecehkan," kata dia.

(Baca juga: Viral, Video Pasien Rumah Sakit Menangis Diduga Dilecehkan Perawat)

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Sigit Priohutomo menambahkan, ia telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait beredarnya video tersebut.

Jika memang benar oknum perawat laki-laki melakukan pelecehan seksual kepada pasien, maka ia akan diberikan sanksi tegas.

"Kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan mendapat informasi bahwa dugaan pelanggarannya adalah ranah etika profesi, yang masuk dalam wilayahnya Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)," ujar Sigit.

(Baca juga: Pelecehan Pasien oleh Perawat, Manajemen National Hospital Minta Maaf)

PPNI sendiri sudah memulai investigasi pada Kamis ini. Investigasi tersebut juga melibatkan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya, dan pihak rumah sakit sendiri.

"Jika terbukti terjadi pelanggaran etik, maka PPNI dapat mencabut keanggotaan oknum itu serta mengeluarkan rekomendasi mencabut surat izin praktik perawatnya," ujar Sigit.

Menko Puan, lanjut Sigit, sekaligus meminta agar aparat kepolisian dilibatkan dalam proses pemberian sanksi itu.