Panglima Hadi Tjahjanto Tetapkan 11 Program Prioritas Pembangunan TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menetapkan 11 program prioritas pembangunan TNI.

Seluruh program prioritas tersebut merupakan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah, pembangunan gelar kekuatan TNI dan pembangunan nasional.

"Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan komitmen kebijakan pemerintah, kepentingan sinkronisasi pembangunan gelar kekuatan TNI dengan pembangunan nasional maupun visi misi Panglima TNI yang dihadapkan dengan tugas-tugas TNI maupun alokasi anggaran TNI tahun 2018, maka ditetapkan 11 program prioritas," ujar Hadi saat penutupan Rapat Pimpinan TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2018) seperti dikutip dari siaran pers Puspen TNI.

Kesebelas program prioritas dalam rangka pembangunan TNI itu meliputi,

1. Revitalisasi program-program didalam Minimum Essential Force (MEF)

2. penyempurnaan Doktrin TNI dan Doktrin Angkatan 

3. penyempurnaan organisasi TNI

4. pengembangan sistem pengelolaan SDM TNI yang berbasis kompetensi

5. pembangunan TNI AD menjadi kekuatan terpusat, kewilayahan dan pendukung

6. pembangunan TNI AL melalui penyusunan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) terdiri atas Kapal Perang, Pesawat Udara, Marinir dan Pangkalan

7. pembangunan TNI AU untuk mencapai air supremacy atau air superiority

8. pembangunan unit khusus yang terdiri dari pasukan-pasukan khusus Tri Matra

9. pengembangan sistem operasi Tri Matra yang berbasis teknologi yang meliputi Network Centric Warfare, C4ISR dan Cyber Warfare

10. penguatan diplomasi militer dan peningkatan kontribusi dalam rangka memenangkan kepentingan nasional

11. mewujudkan sistem pengadaan Alutsista yang berpedoman pada effect based dan interoperabilitas yang dilakukan secara transparan dan akuntabel serta bebas dari KKN.

Dalam kesempatan itu, Hadi juga menegaskan bahwa TNI perlu mentransformasi dirinya menjadi suatu organisasi pertahanan negara yang profesional, modern, dan tangguh.

TNI, kata Hadi, harus memiliki kemampuan proyeksi regional serta mampu berkomitmen secara global.  

“Untuk itu, TNI memerlukan payung hukum yang kuat, penyesuaian doktrin yang integratif dan pengembangan SDM yang berjiwa kesatria, militan, loyal dan professional, serta dilengkapi dengan Alutsista yang modern,” tuturnya.