Minimalisasi Gugatan ke MK, DPR dan UKP PIP Bahas Kerja Sama Penyusunan Undang-undang

Kompas.com - 25/01/2018, 15:21 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo bersama tim UKP PIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua DPR Bambang Soesatyo bersama tim UKP PIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1/2018)
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) dan DPR membahas kerja sama dalam bidang penyusunan undang-undang.

Hal itu berangkat dari banyaknya undang-undang yang diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Karena itu Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan pihaknya tengah berupaya membangun kerja sama dengan UKP PIP agar undang-undang yang digugat ke MK semakin sedikit sehingga langsung bisa dioperasionalkan.

"UKP PIP nanti akan bekerja sama dengan DPR untuk melakukan legislatif review terutama terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila. Karena kalau keputusan MK untuk melihat pengadilan maka prosesnya lama," kata Bamsoet, sapaannya, usai menerima kunjungan UKP PIP di Komplekals Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/1/2018).

Ia menambahkan UKP PIP tentunya memiliki kapasitas untuk menguji apakah undang-undang yang dibuat DPR sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

(Baca juga: Ketua UKP-PIP Prihatin Ada Gubernur Salah Baca Teks Pancasila)

Dengan kerja sama antara DPR dan UKP PIP, Bamsoet meyakini Pancasila dan UUD 1945 akan terlembagakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

Hal senada disampaikan Kepala UKP PIP Yudi Latief. Ia mengatakan banyak undang-undang yang dibuat DPR namun bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Karena itu dibutuhkan kerja sama antara UKP PIP dan DPR untuk memastikan undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan keduanya.

"Sehingga DPR tidak hanya menjalankan aspek teknis perundang-undangan. Tapi sesama lembaga tinggi negara sama-sama mengawal Pancasila. Bersyukur pertemuan itu mencerminkan suatu semangat yang sama," kata dia seusai pertemuan dengan Ketua DPR.

Sementara itu, anggota Dewan Pengarah UKP PIP Mahfud MD juga menilai penting hal itu. Ia menyebut kerja sama antara UKP PIP dengan DPR dalam penyusunan undang-undang sebagai legislative review.

"Banyak undang-undang yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Tetapi proses perubahan tidak mudah. Banyak undang-undang kita bertentangan dan tidak bisa diselesaikan karena ada ego sektoral. Saling kunci," kata Mahfud yang juga hadir dalam pertemuan.

"Sehingga dalam proses legislasi kami sepakat melakukan penjajakan bagaimana kami memikirkan mekanisme undang-undang tapi cepat," lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Nasional
Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Nasional
La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

Nasional
KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Nasional
Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Nasional
Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Nasional
Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X