Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengalaman Pilkada DKI Jangan Terulang pada Pilkada Serentak 2018

Kompas.com - 24/01/2018, 16:04 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politik berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih berpotensi muncul pada pilkada serentak 2018.

Staf Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Asep Salahudin berharap agar kejadian di Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak terulang di pilkada serentak 2018.

"Bagaimana agar Pilkada DKI Jakarta tidak di copy paste di Pilkada 2018," ujarnya dalam acara diskusi di Megawati institute, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Menurut Asep, Pilkada DKI 2017 merupakan pengalaman pahit dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebab, identitas dipolitisasi untuk kepentingan politik pragmatis.

Padahal, tutur dia, keberagaman identitas masyarakat Indonesia sudah final dan tidak perlu lagi dibawa-bawa ke ranah politik praktis dengan memunculkan isu agama dan etnis.

(Baca juga: BI: Uang Palsu Rawan Beredar Saat Pilkada Serentak 2018)

Asep menuturkan, dalam Pilkada DKI Jakarta, kebencian dinarasikan dengan masif sehingga menimbulkan efek yang buruk untuk kehidupan masyarakat.

Narasi kebencian yang dimaksud yaitu munculnya kampanye-kampanye hitam dengan stigma-stigma anti-agama tertentu dan etnis tertentu.

"Pelajaran pahit di DKI Jakarta itu pengalaman bersama dan jangan terulang kembali," kata dia.

Meski demikian, ia mengatakan, masyarakat harus optimistis pilkada serentak 2018 bisa berjalan lebih beradab dan aman tanpa menghilangkan langkah preventif terhadap isu SARA.

"Ketika politisasi identitas yang dimajukan, maka yang dipertaruhkan adalah kebangsaan kita," ucap dia.

Kompas TV Kapolri menegaskan agar Polri fokus merebut kepercayaan masyarakat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com