Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkumham: Saat Tahu Seleksi CPNS Harus Bersih, Kakanwil Lemas

Kompas.com - 22/01/2018, 13:14 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan bahwa ia menekan semaksimal mungkin tindak kecurangan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil Kemenkumham 2017.

Ia mengakui, seleksi CPNS kerap menjadi ladang basah oknum yang ingin meraup keuntungan dengan menjadi calo.

"Ketika kumpul para Kakanwil, saat disampaikan sistem yang dipakai bersih, Kakanwil lemas. Hilang mata pencaharian," kelakar Yasonna disambut tawa peserta orientasi CPNS, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Baca juga: Pesan Menkumham untuk CPNS: Jujur dan Kerja Keras

Meski demikian, kata dia, para Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia berkomitmen mewujudkan proses seleksi yang bersih dan bebas pungutan liar.

Oleh karena itu, pengawasan di internal selama proses seleksi juga dilakukan dengan ketat.

Yasonna mengatakan, Kemenkumham harus mengubah stigma lama bahwa untuk menjadi PNS harus "nyogok".

Ia mendengar selentingan kabar bahwa CPNS lulusan sarjana dikenakan tarif Rp 300 juta dan lulusan SMA tarifnya Rp 100 juta.

"Kami coba lakukan secara baik dan bersih. Oleh karena itu, saya minta Saudara-saudara untuk bersih," kata Yasonna.

Baca: Pemerintah Akan Segera Umumkan Lowongan CPNS yang Dibuka Tahun 2018

Yasonna mengaku cukup puas dengan hasil seleksi CPNS 2017. Para CPNS yang lolos adalah peserta yang berhasil melewati serangkaian tes dengan cara-cara sesuai prosedur.

Bahkan, ada juga peserta yang lolos meski secara ekonomi kurang mampu. Hal ini mematahkan anggapan bahwa harus ada uang pelicin untuk menjadi PNS.

"Saya bangga melihat anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu, yang secara interelasi tidak ada hubungan dengan siapa-siapa, tapi dia diterima karena kemampuannya jadi CPNS," kata Yasonna.

Baca juga: Masyarakat Diimbau Selektif soal Informasi Rekrutmen CPNS

Yasonna mengatakan, sejak awal, ia menyampaikan kepada calon CPNS untuk tidak percaya dengan iming-iming calo.

Sistem tersebut, kata dia, sudah diubah dengan proses seleksi yang murni dilihat dari kemampuan peserta tersebut.

"Sekarang eranya sudah berubah. Sekarang masanya berubah. Maka seluruh birokrasi negara, seluruh ASN harus berubah mentalnya, sistemnya," kata Yasonna.

Kompas TV Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengancam bakal mendeportasi pekerja asing di Hotel Alexis, jika terbukti melanggar aturan.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com