Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Oesman Sapta Yakin Menkumham Tak Akan Keluarkan SK Baru untuk Hanura

Kompas.com - 19/01/2018, 23:48 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Hanura kubu Oesman Sapta Odang, Benny Ramdhani mengatakan, kubunya berhak mengikuti Pemilu 2019 karena lebih dulu mendapatkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Ia yakin, tak akan ada SK baru yang akan dikeluarkan Menkumham meskipun kubu Daryatmo telah mengajukannya pada hari ini, Jumat (19/1/2018).

"Kami menerima SK Menkumham. Di sana baru usul. Kami memiliki keyakinan politik bahwa tidak pernah ada putusan lain dari Menkumham terkait itu," kata Benny, di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Baca juga: Hanura Kubu Daryatmo Daftarkan Kepengurusan ke Kemenkumham

Benny mengatakan, forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang memilih Daryatmo sebagai Ketua Umum Hanura adalah proses yang ilegal sehingga tak mungkin mendapatkan SK kepengurusan dari Menkumham.

Ia menilai, dukungan 27 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 401 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kepada Daryatmo adalah dukungan semu.

Benny mengklaim, saat ini sudah ada 17 DPD dan 279 DPC yang mendukung kepengurusan Oesman Sapta.

Bahkan, kata dia, DPD Hanura Sulawesi Tengah yang merupakan daerah pemilihan Sekjen Hanura kubu Daryatmo, Sarifuddin Sudding, telah bergabung ke Oesman Sapta.

"Mereka setiap hari memproduksi berita menyesatkan. Yang kemudian menjadi alat propaganda sebagai bagian cuci otak pengurus partai di level pusat dan daerah dan juga kepada publik," lanjut dia.

Baca juga: Terancam Gagal Ikut Pemilu, Hanura Kubu Daryatmo Tetap Optimistis

Partai Hanura kubu Daryatmo mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jumat (19/1/2018).

Di antara pengurus yang hadir adalah Daryatmo selaku ketua umum, Sarifudin Sudding selaku sekjen, dan belasan pengurus lainnya.

Mereka langsung memasuki lift untuk menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Setelah pertemuan tertutup selama sekitar dua jam, Daryatmo menyatakan telah menyerahkan susunan kepengurusan hasil yang baru kepada Yasonna.

Kompas TV Pengurus Partai Hanura kubu Daryatmo mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com