Salin Artikel

Kubu Oesman Sapta Yakin Menkumham Tak Akan Keluarkan SK Baru untuk Hanura

Ia yakin, tak akan ada SK baru yang akan dikeluarkan Menkumham meskipun kubu Daryatmo telah mengajukannya pada hari ini, Jumat (19/1/2018).

"Kami menerima SK Menkumham. Di sana baru usul. Kami memiliki keyakinan politik bahwa tidak pernah ada putusan lain dari Menkumham terkait itu," kata Benny, di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Benny mengatakan, forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang memilih Daryatmo sebagai Ketua Umum Hanura adalah proses yang ilegal sehingga tak mungkin mendapatkan SK kepengurusan dari Menkumham.

Ia menilai, dukungan 27 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 401 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kepada Daryatmo adalah dukungan semu.

Benny mengklaim, saat ini sudah ada 17 DPD dan 279 DPC yang mendukung kepengurusan Oesman Sapta.

Bahkan, kata dia, DPD Hanura Sulawesi Tengah yang merupakan daerah pemilihan Sekjen Hanura kubu Daryatmo, Sarifuddin Sudding, telah bergabung ke Oesman Sapta.

"Mereka setiap hari memproduksi berita menyesatkan. Yang kemudian menjadi alat propaganda sebagai bagian cuci otak pengurus partai di level pusat dan daerah dan juga kepada publik," lanjut dia.

Partai Hanura kubu Daryatmo mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jumat (19/1/2018).

Di antara pengurus yang hadir adalah Daryatmo selaku ketua umum, Sarifudin Sudding selaku sekjen, dan belasan pengurus lainnya.

Mereka langsung memasuki lift untuk menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Setelah pertemuan tertutup selama sekitar dua jam, Daryatmo menyatakan telah menyerahkan susunan kepengurusan hasil yang baru kepada Yasonna.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/19/23484621/kubu-oesman-sapta-yakin-menkumham-tak-akan-keluarkan-sk-baru-untuk-hanura

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Nasional
Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Nasional
Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Nasional
Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Nasional
Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Nasional
Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Nasional
Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Nasional
Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Nasional
UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

Nasional
Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.