Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikut Pilkada, Nilai Kekayaan Wali Kota Bogor Bima Arya Naik Jadi Rp 5,5 Miliar

Kompas.com - 19/01/2018, 17:14 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Harta kekayaan bakal calon wali kota Bogor Bima Arya naik dari saat terakhir kali dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika tahun 2014 saat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)-nya Rp 3,2 miliar, kali ini kekayaan Bima menjadi Rp 5,5 miliar.

Hal tersebut disampaikan Bima setelah melakukan pengecekan LHKPN di KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Bakal calon petahana itu mengecek LHKPN ditemani bakal calon wakilnya Dedie A Rachim dalam rangka maju di Pilkada Bogor 2018.

"Total nilai kekayaan saya terakhir 2014 Rp 3,2 miliar tapi kemudian sekarang ada sekitar Rp 5,5 miliar," kata Bima.

Baca juga : Bima Arya dan Dedie Rachim Cek Laporan LHKPN

Kekayaannya yang naik itu, lanjut Bima, karena ada kenaikan nilai jual obyek pajak (NJOP) pada asetnya berupa tanah dan rumah dari sebelumnya.

"Tanah rumah lokasinya sama, tapi karena NJOP-nya naik selama empat tahun terakhir, maka naik," ujar Bima.

Namun, untuk harta bergerak yakni kendaraan, Bima menyebut asetnya berkurang dibanding 2014 lalu. Saat itu nilai asetnya Rp 438 juta, namun sekarang tinggal Rp 135 juta.

"Kalau 2014, mobil saya dua sekarang tinggal 1," ujar Bima.

Kemudian pada 2014 dia menyebut memiliki kas atau setara kas atau tabungan sekitar Rp 470 juta. Jumlah itu turun Rp 100 juta sehingga menurut dia sekarang tersisa sekitar Rp 340 juta.

Baca juga : Ini Alasan Bima Arya Gandeng Direktur KPK pada Pilkada Bogor 2018

"Jadi aset naik karena NJOP, tapi harta bergerak termasuk tabungan turun," ujar Bima.

Tujuan kedatangannya hari ini, lanjut Bima, karena hari ini hari terakhir menyampaikan LHKPN di KPK. Meski sudah mengirimkan secara online LHKPN-nya, dia datang langsung untuk mengecek bila ada hal yang perlu perbaikan.

"Karena saya ingin memastikan semua yang diinput benar, tidak ada kesalahan teknis. Saya sudah kirimkan lewat elektronik, tapi saya cek lagi satu persatu supaya disesuaikan dengan yang paling mutakhir," ujar Bima.

Kompas TV Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengonfirmasi pengunduran diri Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerjasama Antarkomisi dan Instansi KPK Dedie Rachim.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com