PDI-P Harap Masuknya Idrus di Kabinet Memperkuat Koalisi Pemerintah

Kompas.com - 18/01/2018, 15:09 WIB
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mendampingi Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sowan ke kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, di Teuku Umar ,Jakarta, Senin (8/1/2018). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATISekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mendampingi Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sowan ke kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, di Teuku Umar ,Jakarta, Senin (8/1/2018).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan berharap masuknya Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham ke Kabinet Kerja dapat memperkuat koalisi partai pendukung pemerintah.

Lebih dari itu, Idrus diharapkan bisa meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan. Sebab, waktu untuk mencapai target-target pemerintah tinggal menyisakan kurang dari dua tahun.

"Apa pun, reshuffle merupakan hak prerogatif Pak Presiden. Sehingga kami berharap bahwa dengan ditunjuknya Idrus semakin memperkuat kinerja Pak Jokowi (Joko Widodo) dan kerja sama antar-partai politik," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristianto di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Hasto mengatakan, wajar jika dalam tatanan demokrasi di Indonesia, pemerintah yang berkuasa membutuhkan dukungan bukan hanya dari rakyat tetapi juga dari parlemen.

"Sehingga gambaran konfigurasi yang ada di kabinet menunjukkan bagaimana konsolidasi politik semakin matang dan kuat," ucap Hasto.

(Baca juga: Idrus Marham yang Akhirnya Jadi Pak Menteri...)

Hasto juga menjelaskan, perombakan kabinet untuk kali ketiga ini merupakan konsekuensi dari mundurnya Khofifah Indar Parawansa, yang bertekad maju dalam kontestasi politik Pilkada Jawa Timur 2018.

"Untuk itulah reshuffle dilakukan," kata dia.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi apakah PDI-P ingin mempertahankan koalisi saat ini hingga 2019 nanti, Hasto menegaskan pihaknya terus melakukan komunikasi politik.

"Tetapi, tergantung kedaulatan setiap partai politik (untuk menentukan sikap koalisi)," ujar Hasto.

(Baca juga: Menurut PPP, Penunjukan Idrus Marham sebagai Mensos untuk Solidkan Golkar)

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X