PDI-P Harap Masuknya Idrus di Kabinet Memperkuat Koalisi Pemerintah

Kompas.com - 18/01/2018, 15:09 WIB
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mendampingi Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sowan ke kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, di Teuku Umar ,Jakarta, Senin (8/1/2018). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATISekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mendampingi Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sowan ke kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, di Teuku Umar ,Jakarta, Senin (8/1/2018).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan berharap masuknya Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham ke Kabinet Kerja dapat memperkuat koalisi partai pendukung pemerintah.

Lebih dari itu, Idrus diharapkan bisa meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan. Sebab, waktu untuk mencapai target-target pemerintah tinggal menyisakan kurang dari dua tahun.

"Apa pun, reshuffle merupakan hak prerogatif Pak Presiden. Sehingga kami berharap bahwa dengan ditunjuknya Idrus semakin memperkuat kinerja Pak Jokowi (Joko Widodo) dan kerja sama antar-partai politik," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristianto di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Hasto mengatakan, wajar jika dalam tatanan demokrasi di Indonesia, pemerintah yang berkuasa membutuhkan dukungan bukan hanya dari rakyat tetapi juga dari parlemen.

"Sehingga gambaran konfigurasi yang ada di kabinet menunjukkan bagaimana konsolidasi politik semakin matang dan kuat," ucap Hasto.

(Baca juga: Idrus Marham yang Akhirnya Jadi Pak Menteri...)

Hasto juga menjelaskan, perombakan kabinet untuk kali ketiga ini merupakan konsekuensi dari mundurnya Khofifah Indar Parawansa, yang bertekad maju dalam kontestasi politik Pilkada Jawa Timur 2018.

"Untuk itulah reshuffle dilakukan," kata dia.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi apakah PDI-P ingin mempertahankan koalisi saat ini hingga 2019 nanti, Hasto menegaskan pihaknya terus melakukan komunikasi politik.

"Tetapi, tergantung kedaulatan setiap partai politik (untuk menentukan sikap koalisi)," ujar Hasto.

(Baca juga: Menurut PPP, Penunjukan Idrus Marham sebagai Mensos untuk Solidkan Golkar)

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X