Menurut PPP, Penunjukan Idrus Marham sebagai Mensos untuk Solidkan Golkar

Kompas.com - 17/01/2018, 18:18 WIB
Menteri Sosial Idrus Marham (kiri) berjabat tangan dengan mantan Mensos Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1). Presiden melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada Jawa Timur. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Sosial Idrus Marham (kiri) berjabat tangan dengan mantan Mensos Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1). Presiden melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada Jawa Timur. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menilai, penunjukan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa untuk menciptakan stabilitas di tubuh Golkar.

Pasalnya, partai berlambang pohon beringin tersebut baru saja melewati turbulensi politik, dan mulai stabil setelah dipimpin ketua umum baru, Airlangga Hartarto.

Terpilihnya Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar dinilai Arsul berpotensi menimbulkan gesekan karena adanya perombakan kepengurusan. 

Baca juga: Idrus Marham yang Akhirnya Jadi Pak Menteri...

Oleh karena itu, menurut dia, langkah politik Presiden Joko Widodo dengan memilih Idrus adalah wajar.

Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).
"Tak hanya Pak Jokowi ya. Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pun melakukan hal itu untuk menciptakan keseimbangan-keseimbangan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Ia mengatakan, dengan langkah politik yang ditempuh Jokowi itu, maka tidak ada kelompok yang merasa disingkirkan dengan terjadinya perubahan kepengurusan di Golkar.

"Itu kan jadi kewajiban moral Presiden juga kan," lanjut Arsul.

Baca juga: Politisi PKB Nilai Idrus Marham sebagai Menteri Representasi NU

Presiden Joko Widodo pada Rabu (17/1/2018) pagi melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta.

Salah satu pejabat negara yang dilantik Presiden adalah Menteri Sosial.

Presiden melantik politisi Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial. Idrus menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang saat ini berstatus sebagai calon gubernur dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur 2018.

Saat ini, Idrus Marham diketahui masih menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Namun seiring penunjukannya sebagai Menteri Sosial, posisi Idrus sebagai Sekjen Golkar akan diganti.

Pelantikan Idrus didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 10p Tahun 2018 tentang Pengangkatan sebagai Menteri Sosial.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X