Kompas.com - 17/01/2018, 18:18 WIB
Menteri Sosial Idrus Marham (kiri) berjabat tangan dengan mantan Mensos Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1). Presiden melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada Jawa Timur. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Sosial Idrus Marham (kiri) berjabat tangan dengan mantan Mensos Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1). Presiden melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada Jawa Timur. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menilai, penunjukan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa untuk menciptakan stabilitas di tubuh Golkar.

Pasalnya, partai berlambang pohon beringin tersebut baru saja melewati turbulensi politik, dan mulai stabil setelah dipimpin ketua umum baru, Airlangga Hartarto.

Terpilihnya Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar dinilai Arsul berpotensi menimbulkan gesekan karena adanya perombakan kepengurusan. 

Baca juga: Idrus Marham yang Akhirnya Jadi Pak Menteri...

Oleh karena itu, menurut dia, langkah politik Presiden Joko Widodo dengan memilih Idrus adalah wajar.

Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).
"Tak hanya Pak Jokowi ya. Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pun melakukan hal itu untuk menciptakan keseimbangan-keseimbangan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Ia mengatakan, dengan langkah politik yang ditempuh Jokowi itu, maka tidak ada kelompok yang merasa disingkirkan dengan terjadinya perubahan kepengurusan di Golkar.

"Itu kan jadi kewajiban moral Presiden juga kan," lanjut Arsul.

Baca juga: Politisi PKB Nilai Idrus Marham sebagai Menteri Representasi NU

Presiden Joko Widodo pada Rabu (17/1/2018) pagi melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta.

Salah satu pejabat negara yang dilantik Presiden adalah Menteri Sosial.

Presiden melantik politisi Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial. Idrus menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang saat ini berstatus sebagai calon gubernur dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur 2018.

Saat ini, Idrus Marham diketahui masih menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Namun seiring penunjukannya sebagai Menteri Sosial, posisi Idrus sebagai Sekjen Golkar akan diganti.

Pelantikan Idrus didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 10p Tahun 2018 tentang Pengangkatan sebagai Menteri Sosial.

Kompas TV Idrus Marham dilantik sebagai menteri sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Nasional
Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan Kalau Diadu!

Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan Kalau Diadu!

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Nasional
Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Nasional
Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Nasional
BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

Nasional
Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Nasional
Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Nasional
Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Nasional
KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

Nasional
KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

Nasional
DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

Nasional
Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.