Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangani Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Polda Papua Bentuk Satgas

Kompas.com - 17/01/2018, 17:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Papua membentuk satuan tugas terpadu untuk menangani dampak kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. 

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, Satgas yang dibentuk sejak 15 Januari 2018 itu terdiri dari personel kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah. 

"Kemarin sudah berangkat melalui jalur Mimika, jalur laut. Karena Pulau Tiga posisinya lebih dekat dari jalur Asmat," ujar Kamal di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Akses yang bisa dilewati untuk mencapai Asmat hanya jalur laut dan sungai.

Baca juga: Wapres Minta APBD Papua Digunakan untuk Atasi Campak dan Gizi Buruk di Asmat 

Tim tersebut membawa bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan susu untuk menunjang gizi mereka. Ada pula bantuan makanan untuk balita dari Pertamina dan sejumlah bank. 

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal.KOMPAS.com/Jhon Roy Purba Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal.
"Di sana kami bukan (menangani) yang sakit saja, tapi bagaimana kondisi kesehatan ini akan menjadi lebih baik," kata Kamal. 

Oleh karena itu, selain menanggulangi, diperlukan juga upaya mencegah seperti pemberian vaksin dan sebagainya. 

Kamal mengatakan, wabah campak dan gizi buruk terjadi karena kekurangan makanan dan lingkungan yang tidak sehat. 

Baca: Wabah Penyakit di Asmat, TNI Kirim Paramedis hingga Dokter Spesialis 

Selain itu, fasilitas kesehatan juga masih sangat minim. 

"Kan di sana itu rawa-rawa. Untuk masyarakat Asmat dari rumah ke rumah itu jauh sampai setengah kilometer," kata Kamal.

Menurut pemerintah daerah setempat, tercatat ada 61 anak sejak bulan September 2017 hingga saat ini dikabarkan meninggal dunia akibat terkena penyakit tersebut.

Tim kesehatan dari Pemda setempat sudah diterjunkan ke 23 distrik (kecamatan) yang mencakup 224 kampung (desa). Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan wabah campak yang lebih besar.

Sejak September 2017 hingga 11 Januari 2018, RSUD Asmat dilaporkan merawat ratusan pasien campak. Sebanyak 393 orang menjalani rawat jalan dan 175 orang rawat inap.

Kompas TVKLB campak dan gizi buruk di Papua terus mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com