Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/01/2018, 21:08 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua bergerak cepat dalam menyelesaikan persoalan yang membelit warganya.

Hal itu diutarakan Tjahjo menanggapi wabah campak dan gizi buruk yang melanda Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Tercatat 61 anak sejak bulan September 2017 hingga saat ini dikabarkan meninggal dunia.

"Kejadian di Asmat, itu saya yakin mulai kepala suku, kepala daerah, kades sampai kecamatan tahu. Jangan ditutupi untuk segera ada action untuk menyelamatkan warga," ujar Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Baca juga : 4 Bulan 61 Anak Meninggal akibat Campak dan Gizi Buruk, Ini Kata Bupati Asmat

Tak cuma itu, ia pun meminta kepada jajaran pemerintah daerah lainnya agar selalu aktif memantau terkait perkembangan situasi dan kondisi di daerahnya.

"Jajaran pemda mulai dari gubernur sampai kades harus terus melakukan pengecekan terhadap kondisi masyarakatnya dan kondisi daerahnya," ujar Tjahjo.

"Area rawan bencana, kemungkinan-kemungkinan adanya penyakit, masalah-masalah kemasyarakatan. Saya kira di daerah sudah ada protap untuk segera ditangani," kata dia.

Baca juga : Wabah Campak di Asmat, Kodam XVII/Cenderawasih Terjunkan Tim Medis

Tjahjo juga menegaskan bahwa pemerintah daerah diimbau segera melaporkan kepada pemerintah pusat jika menemui masalah yang dihadapi sendirian di daerahnya.

"Kalau bencana ke BNPB, kebakaran hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup, kalau masalah kesehatan ke Kemenkes. Itu yang penting. Jadi jangan sampai daerah tidak tahu keberadaan dan kondisi masyarakat yang ada," kata dia.

"Kemendagri sudah ada posko ya, yang tiap pagi sampai siang selalu kontak daerah. Ada masalah apa, supaya cepat koordinasinya. Ini masalah koordinasi yang harus cepat dalam upaya melayani masyarakat," tambah dia.

Kompas TV Korban meninggal akibat campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua terus bertambah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Nasional
Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com