Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oesman Sapta: Ada Orang yang Ingin Mengecilkan Hanura

Kompas.com - 16/01/2018, 12:17 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menyebut, ada pihak yang berupaya melemahkan Hanura menjelang pemilu 2019.

Hal itu disampaikannya menanggapi kekisruhan yang terjadi di Hanura saat ini.

"Karena dalam suasana seperti ini, jelang tahun-tahun pemilu, ada niat orang-orang tertentu ingin mengecilkan Hanura, dan mungkin nanti kalau mereka gagal mereka pindah ke partai lain," kata OSO, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2018).

(baca: Kubu Sudding Ungkap Modus Oesman Sapta Minta Mahar ke Calon Kepala Daerah)

Namun, kata OSO, ia akan menindak pihak internal yang terbukti sengaja merusak partainya. Karena itu, ia tak akan memberi toleransi siapapun yang menjadi provokator dalam kekisruhan partainya.

OSO menegaskan, akan langsung memecat kader yang melawannya. Ia mengungkapkan ada sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang yang dipaksa menandatangani mosi tidak percaya untuk memecatnya.

Pemaksaan itu, kata dia, merupakan pelanggaran yang harus ditindak tegas dengan pemecatan.

(baca: Hanura NTT: Baru Pimpin, Pak OSO Ganti 6 Ketua DPD Tanpa Alasan Jelas)

Saat ditanya rencana penyelenggaraaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk melengserkannya, OSO menilai, hal tersebut tidak sah sebab harus atas seizinnya.

"Kalau orang sudah merusak partai, tak mau menjaga marwah partai, masa harus dipertahankan lagi, enggak sulit. Sederhana saja, saya mundur atau mereka berhenti. Gitu aja," lanjut OSO.

(baca: Oesman Sapta: Kalau Wiranto Mau Jadi Ketum Hanura Lagi, Saya Kasih)

Sejumlah pengurus Hanura menyampaikan mosi tidak percaya terhadap OSO yang dituduh melakukan pelanggaran AD/ART partai.

Mereka memutuskan untuk memberhentian OSO dari jabatannya atas dasar permintaan dari 27 DPD dan lebih dari 400 DPC.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Marsekal Madya (Purn) Daryatmo ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum hingga digelarnya Munaslub.

Kompas TV Wiranto meminta kedua kubu yang berseberangan untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com