Putusan MK soal Verifikasi Faktual, KPU Konsultasikan Dua Opsi ke DPR

Kompas.com - 12/01/2018, 18:34 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Jumat (12/1/2018). KPU menyodorkan sejumlah opsi ke DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi sejumlah pasal dalam UU Pemilu. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKomisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Jumat (12/1/2018). KPU menyodorkan sejumlah opsi ke DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi sejumlah pasal dalam UU Pemilu.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) mengagendakan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna membahas tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menuturkan, setidaknya ada dua opsi yang akan diusulkan KPU dalam rapat konsultasi tersebut.

Pertama, yakni revisi pasal-pasal dalam UU Pemilu yang terdampak putusan MK.

“Bisa revisi UU kalau pemerintah dan DPR bersedia. Itu jalan yang paling mulus tidak mengalami gejolak,” kata Pramono kepada wartawan di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Satu pasal yang mungkin akan direvisi yaitu Pasal 178 (2), yang isinya memerintahkan KPU untuk menetapkan partai politik peserta pemilu 14 bulan sebelum pemungutan suara.

Akibat putusan MK terkait uji materi Pasal 173, KPU mendapat tambahan beban harus memverifikasi faktual parpol yang pernah menjadi peserta pemilu 2014.

(Baca juga: KPU Kaji Putusan MK soal Verifikasi Faktual Parpol Peserta Pemilu)

Padahal, saat ini tahapan pendaftaran dan verifikasi faktual sudah mepet tenggat waktu.

Berdasarkan Pasal 178 (2), KPU harus mengumumkan parpol peserta pemilu pada 17 Februari mendatang.

“Kalau bagi kami tidak ada hal lain yang mendesak untuk direvisi. Jadi hanya aspek ini (pasal ini) saja,” kata Pramono.

Selain revisi Undang-undang Pemilu, KPU juga menawarkan opsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Menurut Pramono, ini adalah jalan pintas di tengah kondisi genting dan mendesak.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

Nasional
Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Nasional
Dicecar soal 'Fee' Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Dicecar soal "Fee" Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Nasional
Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel

Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Ini Sebut Tenaga Kerja Asing Masih Diperlukan

Calon Hakim Ad Hoc Ini Sebut Tenaga Kerja Asing Masih Diperlukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X