Stigma Kepemimpinan Sipil dan Momentum untuk Jokowi

Pembuktian

Meski begitu, Pemerintahan Presiden Joko Widodo punya momentum untuk membuktikan bahwa kepemimpinan politik yang pegang orang sipil tak melulu lebih buruk dari kepemimpinan militer.

Pasca Reformasi 1998, supremasi sipil diperkuat dan segala peran militer dalam politik ditarik. Hal itu diperkuat dengan lahirnya UU TNI dan UU Polri yang secara tegas melarang anggota aktif kedua lembaga itu berpolitik.

Namun kepemimpinan sipil pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat baru terjadi pada 2014 saat Jokowi terpilih sebagai Presiden. Sebelumnya, 10 tahun pemerintahan dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang punya latar belakang militer.

Baca juga : Temui Kapolri, Bawaslu Bahas Jenderal Polisi yang Maju Pilkada

"Seharusnya Jokowi sebagai presiden sipil pertama yang dipilih secara langsung bisa menegaskan komitmen bersama DPR dan harus membuktikan diri bahwa orang sipil mampu memimpin," kata Wahyudi.

Bila kepemimpinan Jokowi menunjukan kinerja yang memuaskan mayoritas rakyat, maka bukan tak mungkin stigma negatif kepemimpinan sipil bisa berubah dan kepercayaan rakyat kepada pemimpin sipil ikut meningkat.

Hal itu dinilai sejalan dengan semangat reformasi yang menguatkan supremasi sipil dan menarik kekuatan TNI-Polri dari kancah politik praktis.