Stigma Kepemimpinan Sipil dan Momentum untuk Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemunculan nama-nama perwira TNI-Polri dalam kontestasi pertarungan Pilkada menjadi satu fenomena yang mendapatkan perhatian publik secara luas.

Tak hanya soal hasrat kekuasaan, namun juga soal dukungan publik. Nyatanya hingga kini, sebagian publik masih menilai pemimpin politik dengan latar belakang TNI-Polri lebih punya keunggulan dibandingkan orang sipil.

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menilai, pandangan itu masih melekat di dalam masyarakat Indonesia karena bagian dari warisan masa lalu, Orde Baru.

"Ini adalah buah dari proses yang sangat panjang 30 tahun lebih tentara memegang kekuasaan politik. Itu waktu yang sangat lama," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (10/1/2018).

Baca juga : Drama dan Jenderal Aktif TNI AD dan Polri di Pilkada 2018

Selama masa Orde Baru, kata dia, pemahaman tentang ideologi politik militer terus ditanamkan pemeritah. Pucuk-pucuk pimpinan politik untuk sipil pun diambil alih oleh tokoh-tokoh militer.

Akibatnya, kesempatan orang sipil untuk duduk di pucuk kepemimpinan sipil menjadi terbatas. Hal itu juga berbarengan dengan penggambaran tentara sebagai representasi dari seorang ksatria, yang punya ketegasan dan punya jiwa kepemimpinan tinggi.

Selain itu, pandangan bahwa pemimpin militer atau Polri lebih unggul dari pemimpin sipil juga terbentuk akibat realitas yang dilihat atau dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri.

Misalnya banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para pemimpin sipil secara langsung turut membentuk pandangan negatif dari kepemimpinan politik yang dipegang oleh tokoh sipil.

Sementara potret kasus korupsi yang melibatkan militer dinilai masih minim. Meski begitu, Wahyudi menilai hal itu bukan berarti militer lebih bersih.

"Pemberantasan korupsi di tubuh militer juga belum optimal karena dia masih tunduk dengan UU Peradilan Militers sehingga KPK sulit masuk," kata dia.

Pembuktian

Meski begitu, Pemerintahan Presiden Joko Widodo punya momentum untuk membuktikan bahwa kepemimpinan politik yang pegang orang sipil tak melulu lebih buruk dari kepemimpinan militer.

Pasca Reformasi 1998, supremasi sipil diperkuat dan segala peran militer dalam politik ditarik. Hal itu diperkuat dengan lahirnya UU TNI dan UU Polri yang secara tegas melarang anggota aktif kedua lembaga itu berpolitik.

Namun kepemimpinan sipil pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat baru terjadi pada 2014 saat Jokowi terpilih sebagai Presiden. Sebelumnya, 10 tahun pemerintahan dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang punya latar belakang militer.

Baca juga : Temui Kapolri, Bawaslu Bahas Jenderal Polisi yang Maju Pilkada

"Seharusnya Jokowi sebagai presiden sipil pertama yang dipilih secara langsung bisa menegaskan komitmen bersama DPR dan harus membuktikan diri bahwa orang sipil mampu memimpin," kata Wahyudi.

Bila kepemimpinan Jokowi menunjukan kinerja yang memuaskan mayoritas rakyat, maka bukan tak mungkin stigma negatif kepemimpinan sipil bisa berubah dan kepercayaan rakyat kepada pemimpin sipil ikut meningkat.

Hal itu dinilai sejalan dengan semangat reformasi yang menguatkan supremasi sipil dan menarik kekuatan TNI-Polri dari kancah politik praktis.