Salin Artikel

Stigma Kepemimpinan Sipil dan Momentum untuk Jokowi

Tak hanya soal hasrat kekuasaan, namun juga soal dukungan publik. Nyatanya hingga kini, sebagian publik masih menilai pemimpin politik dengan latar belakang TNI-Polri lebih punya keunggulan dibandingkan orang sipil.

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menilai, pandangan itu masih melekat di dalam masyarakat Indonesia karena bagian dari warisan masa lalu, Orde Baru.

"Ini adalah buah dari proses yang sangat panjang 30 tahun lebih tentara memegang kekuasaan politik. Itu waktu yang sangat lama," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (10/1/2018).

Selama masa Orde Baru, kata dia, pemahaman tentang ideologi politik militer terus ditanamkan pemeritah. Pucuk-pucuk pimpinan politik untuk sipil pun diambil alih oleh tokoh-tokoh militer.

Akibatnya, kesempatan orang sipil untuk duduk di pucuk kepemimpinan sipil menjadi terbatas. Hal itu juga berbarengan dengan penggambaran tentara sebagai representasi dari seorang ksatria, yang punya ketegasan dan punya jiwa kepemimpinan tinggi.

Selain itu, pandangan bahwa pemimpin militer atau Polri lebih unggul dari pemimpin sipil juga terbentuk akibat realitas yang dilihat atau dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri.

Misalnya banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para pemimpin sipil secara langsung turut membentuk pandangan negatif dari kepemimpinan politik yang dipegang oleh tokoh sipil.

Sementara potret kasus korupsi yang melibatkan militer dinilai masih minim. Meski begitu, Wahyudi menilai hal itu bukan berarti militer lebih bersih.

"Pemberantasan korupsi di tubuh militer juga belum optimal karena dia masih tunduk dengan UU Peradilan Militers sehingga KPK sulit masuk," kata dia.


Pembuktian

Meski begitu, Pemerintahan Presiden Joko Widodo punya momentum untuk membuktikan bahwa kepemimpinan politik yang pegang orang sipil tak melulu lebih buruk dari kepemimpinan militer.

Pasca Reformasi 1998, supremasi sipil diperkuat dan segala peran militer dalam politik ditarik. Hal itu diperkuat dengan lahirnya UU TNI dan UU Polri yang secara tegas melarang anggota aktif kedua lembaga itu berpolitik.

Namun kepemimpinan sipil pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat baru terjadi pada 2014 saat Jokowi terpilih sebagai Presiden. Sebelumnya, 10 tahun pemerintahan dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang punya latar belakang militer.

"Seharusnya Jokowi sebagai presiden sipil pertama yang dipilih secara langsung bisa menegaskan komitmen bersama DPR dan harus membuktikan diri bahwa orang sipil mampu memimpin," kata Wahyudi.

Bila kepemimpinan Jokowi menunjukan kinerja yang memuaskan mayoritas rakyat, maka bukan tak mungkin stigma negatif kepemimpinan sipil bisa berubah dan kepercayaan rakyat kepada pemimpin sipil ikut meningkat.

Hal itu dinilai sejalan dengan semangat reformasi yang menguatkan supremasi sipil dan menarik kekuatan TNI-Polri dari kancah politik praktis.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/10/16461631/stigma-kepemimpinan-sipil-dan-momentum-untuk-jokowi

Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke