Portal Berita yang Fitnah Akbar Faisal Tak Terdaftar di Dewan Pers

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit II Subdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri AKBP Irwansyah mengatakan, portal berita yang mengunggah konten dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap anggota Komisi III DPR RI Akbar Faisal, tidak terdaftar di Dewan Pers.

Media yang dimaksud adalah publiknews.com dan suaranews.com.

"Kita sudah koordinasi ke Dewan Pers, ternyata portal berita itu tidak terdaftar," ujar Irwansyah di kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Irwansyah mengatakan, konten yang disampaikan dalam portal berita itu bukan produk jurnalistik.

Admin sekaligus Pemimpin Redaksi Publik News, Hurry Rauf mengakui bahwa tulisan yang diunggah ke media bersumber dari beberapa tulisan yang digabungkan, kemudian ditambahkan informasi lain.

Sebagian informasi itu diambil dari akun Twitter @plato.id. Hal serupa juga dilakukan pemilik dan admin portal berita Suara News, Fajar Agustanto.

(Baca juga: Polisi Kembali Tangkap Penyebar Fitnah terhadap Akbar Faizal)

"Setelah kami koordinasi ke ahli, kemudian memenuhi unsur, baru kami lakukan upaya paksa penangkapan," kata Irwansyah.

Fajar ditangkap lebih dulu pada Oktober 2017 di Mojokerto, Jawa Timur. Sedangkan Hurry ditangkap di Meruya, Jakarta Barat, pada Selasa (9/1/2018) malam.

Irwansyah mengatakan, sebenarnya Akbar melaporkan tiga portal berita ke polisi. Saat ini, penyidik masih mengejar pelaku berikutnya.

Berdasarkan pengakuan tersangka, kata Irwansyah, mereka menyebarkan informasi tidak benar itu karena beritanya sedang viral.

"Harapannya portal beritanya akan viral dengan banyaknya pengunjung yang akan baca," kata Irwansyah.

Berita-berita tersebut menyebutkan bahwa Akbar Faisal memiliki uang simpanan di Singapura kurang lebih sebesar 25 juta dollar AS hasil dari Korupsi APBN, memiliki wanita simpanan di Bandung yang memiliki vila mewah di Dago Pakar, menikmati duit haram dari proyek e-KTP, dan memiliki rumah mewah di Makasar yang penuh emas.

Para pelaku dijerat Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 310/ 311 KUHP.