Kompas.com - 10/01/2018, 12:39 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat memimpin penenggelaman 33 kapal asing pencuri ikan di perairan Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Minggu (29/10/2017). Di sela-sela kunjungan kerja dan memimpin penenggelaman kapal di Natuna, Menteri Susi melakukan piknik mendadak di Pantai Sindu, salah satu pantai berbatu raksasa di Pulau Ranai. KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWAMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat memimpin penenggelaman 33 kapal asing pencuri ikan di perairan Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Minggu (29/10/2017). Di sela-sela kunjungan kerja dan memimpin penenggelaman kapal di Natuna, Menteri Susi melakukan piknik mendadak di Pantai Sindu, salah satu pantai berbatu raksasa di Pulau Ranai.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan sepakat agar penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia bisa dihentikan. Ia menilai, penenggelaman kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilakukan selama ini hanya didramatisir.

"Ini diledakkan kan cuma didramatisir kayak film James Bond," kata Daniel kepada Kompas.com, Rabu (10/1/2018).

Hal ini disampaikan Johan menanggapi silang pendapat di kabinet terkait kebijakan penenggelaman kapal. Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan meminta langkah penenggelaman kapal dihentikan. Namun, Presiden Joko Widodo justru memuji kebijakan tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sendiri, menyatakan akan tetap konsisten pada kebijakannya itu karena merasa sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Baca juga : Penenggelaman Kapal ala Susi, Dipuji Jokowi, Dikritik JK dan Luhut

Daniel Johan mengaku sepakat dengan JK dan Luhut.

"Seharusnya penenggelaman kapal hanya sebagai kebijakan shock therapy, bukan terus-terusan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Daniel mengatakan, untuk menenggelamkan sebuah kapal dengan mengebomnya juga membutuhkan biaya yang mahal. Ia menilai akan lebih baik apabila kapal yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia dilelang untuk masuk kas negara.

"Atau sekalian dihibahkan untuk nelayan," kata dia.

Terkait silang pendapat di pemerintah mengenai penenggelaman kapal ini, Daniel enggan banyak berkomentar.

"Itu urusan domestik pemerintahan," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah Mendapat Perhatian

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah Mendapat Perhatian

Nasional
Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional Dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional Dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Nasional
Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.