Kompas.com - 10/01/2018, 09:13 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Memasuki tahun 2018, Kabinet Kerja kembali diwarnai silang pendapat.

Kali ini, silang pendapat terjadi antara Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Pro dan kontra muncul terkait kebijakan Menteri Susi menenggelamkan kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia.

Silang pendapat

Luhut meminta Susi tak lagi melakukan penenggelaman kapal pada 2018 ini.

Hal ini disampaikan Luhut saat menggelar rapat koordinasi dengan kementerian di bawah jajarannya pada Senin (8/1/2018).

Baca juga: Diminta Luhut Tidak Tenggelamkan Kapal Lagi, Ini Tanggapan Susi

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seusai memberi keynote speech pada Seminar Sespimti Polri, di PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seusai memberi keynote speech pada Seminar Sespimti Polri, di PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).
Menurut Luhut, sanksi penenggelaman kapal sudah cukup dan pada tahun ini kementerian diminta fokus meningkatkan produksi agar jumlah ekspor bisa meningkat.

Selain itu, Luhut juga ingin agar kapal yang terbukti dipakai pada kasus illegal fishing disita dan dijadikan aset negara.

Namun, pada Senin malam, Presiden Joko Widodo justru memuji kebijakan Susi menenggelamkan kapal asing pencuri ikan.

Pujian itu disampaikannya di hadapan para relawan Bara JP di Auditorium Tiilanga, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Menurut Presiden Jokowi, melalui kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan, Susi telah mewujudkan kedaulatan di Indonesia.

"Sudah tiga tahun ini, ribuan kapal asing pencuri ikan semuanya sudah enggak berani mendekat. Karena apa? Semuanya ditenggelamkan sama Bu Susi," ujar Jokowi.

Baca juga: Di Hadapan Para Relawannya, Jokowi Puji Susi Pudjiastuti

"Sudah 317 kapal yang ditenggelamkan Bu Susi. Bu Susi itu perempuan, tetapi serem. Takut semuanya kepada Bu Susi," lanjutnya.

Keesokan harinya, Selasa (9/1/2018), giliran Wakil Presiden Jusuf Kalla yang angkat bicara. Kalla setuju dengan Luhut dan meminta kebijakan penenggelaman kapal asing pencurian ikan dihentikan.

"Pandangan pemerintah, cukuplah. Ini juga menyangkut hubungan kita dengan negara lain," ujar Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Gara-gara kebijakan penenggelaman kapal yang sudah dilakukan tiga tahun terakhir itu, kata Kalla, tak sedikit negara yang protes ke Indonesia.

"Ada, enggak usah saya sebut namanya. Ada protes-protes, pendekatan, diplomatik, dan macam-macam," ungkapnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

Nasional
IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

Nasional
Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Nasional
Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Nasional
'Hattrick' Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

"Hattrick" Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

Nasional
UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

Nasional
UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

Nasional
Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi 'Miscarriage of Justice'

Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi "Miscarriage of Justice"

Nasional
Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Nasional
UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

Nasional
Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Nasional
Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Nasional
Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

Nasional
Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

Nasional
Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.