Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Akan Unggul di Pilkada Jawa Barat?

Kompas.com - 09/01/2018, 12:40 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

Kompas TV Hingga hari pendaftaran, ada empat bakal calon yang akan ikut pilkada di Jabar.

Sementara itu, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menganggap bahwa keempat pasangan calon tidak ada yang sangat dominan sehingga  kontenstasinya cenderung setara.

Misalnya, ia menilai bahwa pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum dan pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi cukup punya pengalaman di bidang pemerintahan karena pernah menjadi kepala daerah.

Baca juga: Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon ke KPU pada Pilkada Jabar 2018

"Masalahnya apakah track record tersebut bisa mendongkrak elektabilitas dan akseptabilitas mereka di Jabar," ujar Siti.

Tak cuma itu, menurut Siti, pasangan Sudrajat-Syaikhu yang merupakan duet purnawirawan TNI dan Wakil Wali Kota Bekasi tak bisa dianggap enteng.

Sebab, kata Siti, pasangan tersebut memiliki modal yang lumayan meskipun harus ditopang mesin partai yang solid.

"Khususnya peran Gubernur Ahmad Heryawan yang mampu memerintah Jabar dua periode. Apa resepnya sehingga Pak Aher bisa bertahan dan memenangkan pilkada," ucap dia.

Terakhir, kata Siti, pasangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan yang merupakan pasangan wakil Ketua DPD PDI-P Jabar dan mantan Kapolda Jabar.

Menurut dia, keduanya memang belum pernah duduk di kursi kepala daerah, tetapi cukup populer di Jabar.

"Masalahnya apakah tingkat popularitas pasangan calon menjamin elektabilitas dan akseptabilitasnya sehingga mampu memenangkan pilkada," ungkap Siti.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com