Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pastikan Khofifah Belum Ajukan Pengunduran Diri sebagai Mensos

Kompas.com - 08/01/2018, 14:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

KUPANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan, menterinya yang hendak maju di pemilihan kepala daerah belum mengajukan surat permohonan pengunduran diri.

Jokowi menegaskan, begitu surat permohonan pengunduran diri sampai ke mejanya, ia langsung akan memutuskan nasib menteri tersebut.

"Suratnya nanti sampai ke meja saya dulu, akan langsung saya putuskan. (Sekarang) ini belum sampai ke meja saya," ujar Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018).

(baca: SBY Sebut Khofifah Sudah Ajukan Pengunduran Diri sebagai Mensos)

Soal apakah Jokowi akan langsung mengganti menteri tersebut, ia belum dapat menjawab.

Pembantu Presiden yang hendak maju Pilkada, yakni Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Pernyataan Jokowi ini sekaligus menjawab pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Khofifah telah mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Sosial kepada Presiden Jokowi.

"Saya dengar sudah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Jokowi," ujar SBY saat mengumumkan 17 pasangan cagub-cawagub Pilkada Serentak 2018 di Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu sore.

Khofifah akan maju Pilkada Jatim didampingi Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak.

Adapun parpol yang mengusung pasangan tersebut adalah Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem dan Partai Hanura.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com