Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khofifah: Maju atau Tidak di Pilkada Jatim Hak Politik Yenny Wahid

Kompas.com - 04/01/2018, 13:40 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Putri presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, menolak tawaran Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon gubernur Jawa Timur pada Pilkada Jatim 2018.

Bakal calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, keputusan yang diambil Yenny Wahid adalah bagian dari hak politik.

"Maju atau tidak maju dalam kontestasi pilkada mana pun adalah hak pilihan politik," kata Khofifah di Auditorium TMPNU Kalibata, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Oleh karena itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdhatul Ulama itu menghargai pilihan politik Yenny.

Baca juga: Gerindra, PKS, dan PAN Pasrah Ditolak Yenny Wahid

"Kami semua memberikan penghargaan apresiasi atas setiap pilihan politik setiap warga bangsa, termasuk Mbak Yenny Wahid," ujar Khofifah.

Khofifah mengaku belum mengonfirmasi soal penolakan Yenny untuk menjadi pesaingnya pada Pilkada Jatim.

"Saya belum konfirmasi ke Mbak Yenny untuk kali ini. Belum pada posisi maju (Pilkada) Jawa Timur. Saya belum tanya langsung, saya hanya dapat informasi dari berbagai media yang saya baca," kata Khofifah.

Baca: Pilkada Jatim, Prabowo Sedih Ditolak Yenny Wahid

Pada Pilkada Jatim, ada lima partai politik yang mendukung Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak, yaitu Partai Nasdem, Demokrat, Golkar, PPP, dan Hanura.

Tiga partai politik sudah memberikan surat rekomendasi dukungannya, yakni Partai Demokrat, Nasdem, dan Hanura.  

Kompas TV Bakal Calon Gubernur Jatim yang juga Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan akan segera mendaftarkan diri dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com