Kompas.com - 08/01/2018, 13:17 WIB
Mantan Ketua DPR Marzuki Alie menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/8/2017). Marzuki Alie diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus tindak pidana korupsi KTP elektronik. ANTARA FOTO/Syailendra Hafiz/kye/17. ANTARA FOTO/Syailendra HafizMantan Ketua DPR Marzuki Alie menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/8/2017). Marzuki Alie diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus tindak pidana korupsi KTP elektronik. ANTARA FOTO/Syailendra Hafiz/kye/17.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Marzuki tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 10.03 WIB. Ia selesai menjalani pemeriksaan pukul 12.32 WIB.

Marzuki mengatakan, ia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo, Direktur Utama PT Quadra Solution yang kini menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP.

Namun, Marzuki mengaku tidak bisa memberi informasi apapun kepada penyidik karena tidak mengenal Anang dan tak pernah ikut-ikutan dalam penganggaran proyek e-KTP.

"Tidak ada sesuatu yang bisa saya kasih keterangan karena saya tidak pernah ikut-ikutan masalah e-KTP. Walau pun ketua DPR, tidak pernah bersinggungan dengan masalah ini," kata Marzuki kepada wartawan, usai pemeriksaan.

(Baca juga : Usai Diperiksa KPK, Marzuki Alie Bilang Saya Bukan Pencuri)

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, ada 13 pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pertanyaan yang diajukan penyidik masih sama dengan dua kali pemeriksaan sebelumnya, yakni saat Marzuki diperiksa untuk tersangka Andi Narogong dan Setya Novanto.

"(Dianya) kenal enggak dengan Anang. Kalau waktu itu, kenal enggak dengan Andi. Ditunjukin gambarnya. Saya enggak pernah ketemu, ya enggak kenal," kata dia.

Marzuki menambahkan, proses penganggaran e-KTP pada 2011 lalu, sama seperti proses penganggaran yang lain, tidak ada yang luar biasa.

 

(Baca juga : KPK Akan Buktikan Penerimaan 7,3 Juta Dollar AS oleh Novanto di Persidangan E-KTP)

Oleh karena itu, dia tidak mengetahui adanya ketidakberesan dalam proses penganggaran e-KTP.

"Biasanya ketua DPR tahu kalau ada ribut-ribut di bawah. Kalau tidak ribut-ribut, tidak sampai ketua DPR," kata dia.

Ia mencontohkan, pernah ada ribut-ribut mengenai proses penganggaran yang berlangsung di komisi VIII dengan Menteri Agama.

Setelah laporan sampai ketua DPR, ia langsung memanggil Menteri Agama dan Komisi VIII untuk melakukan rapat konsultasi dan menyelesaikan masalahnya.

"Tapi ini enggak ada ribut-ribut, jadi enggak tahu benar," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

Nasional
Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Nasional
Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Nasional
Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Nasional
Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.