Marzuki Alie: Tak Ada Ribut-ribut Bahas Anggaran e-KTP

Kompas.com - 08/01/2018, 13:17 WIB
Mantan Ketua DPR Marzuki Alie menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/8/2017). Marzuki Alie diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus tindak pidana korupsi KTP elektronik. ANTARA FOTO/Syailendra Hafiz/kye/17. ANTARA FOTO/Syailendra HafizMantan Ketua DPR Marzuki Alie menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/8/2017). Marzuki Alie diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus tindak pidana korupsi KTP elektronik. ANTARA FOTO/Syailendra Hafiz/kye/17.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik ( e-KTP).

Marzuki tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 10.03 WIB. Ia selesai menjalani pemeriksaan pukul 12.32 WIB.

Marzuki mengatakan, ia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo, Direktur Utama PT Quadra Solution yang kini menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP.

Namun, Marzuki mengaku tidak bisa memberi informasi apapun kepada penyidik karena tidak mengenal Anang dan tak pernah ikut-ikutan dalam penganggaran proyek e-KTP.


"Tidak ada sesuatu yang bisa saya kasih keterangan karena saya tidak pernah ikut-ikutan masalah e-KTP. Walau pun ketua DPR, tidak pernah bersinggungan dengan masalah ini," kata Marzuki kepada wartawan, usai pemeriksaan.

(Baca juga : Usai Diperiksa KPK, Marzuki Alie Bilang Saya Bukan Pencuri)

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, ada 13 pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya.

Pertanyaan yang diajukan penyidik masih sama dengan dua kali pemeriksaan sebelumnya, yakni saat Marzuki diperiksa untuk tersangka Andi Narogong dan Setya Novanto.

"(Dianya) kenal enggak dengan Anang. Kalau waktu itu, kenal enggak dengan Andi. Ditunjukin gambarnya. Saya enggak pernah ketemu, ya enggak kenal," kata dia.

Marzuki menambahkan, proses penganggaran e-KTP pada 2011 lalu, sama seperti proses penganggaran yang lain, tidak ada yang luar biasa.

 

(Baca juga : KPK Akan Buktikan Penerimaan 7,3 Juta Dollar AS oleh Novanto di Persidangan E-KTP)

Oleh karena itu, dia tidak mengetahui adanya ketidakberesan dalam proses penganggaran e-KTP.

"Biasanya ketua DPR tahu kalau ada ribut-ribut di bawah. Kalau tidak ribut-ribut, tidak sampai ketua DPR," kata dia.

Ia mencontohkan, pernah ada ribut-ribut mengenai proses penganggaran yang berlangsung di komisi VIII dengan Menteri Agama.

Setelah laporan sampai ketua DPR, ia langsung memanggil Menteri Agama dan Komisi VIII untuk melakukan rapat konsultasi dan menyelesaikan masalahnya.

"Tapi ini enggak ada ribut-ribut, jadi enggak tahu benar," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Nasional
BPIP dan KPK Bumikan Pancasila

BPIP dan KPK Bumikan Pancasila

Nasional
Tjahjo Kumolo Tegaskan ASN Wajib Setia terhadap Pancasila seperti TNI

Tjahjo Kumolo Tegaskan ASN Wajib Setia terhadap Pancasila seperti TNI

Nasional
Riset Nagara Institute: Nasdem Paling Tinggi Terpapar Dinasti Politik

Riset Nagara Institute: Nasdem Paling Tinggi Terpapar Dinasti Politik

Nasional
Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Nasional
Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Nasional
Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Nasional
Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Andal

Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Andal

Nasional
Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Nasional
Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Nasional
Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Nasional
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi 'Obstruction of Justice' dalam Peristiwa Paniai

Komnas HAM Temukan Indikasi "Obstruction of Justice" dalam Peristiwa Paniai

Nasional
Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X