Marzuki Alie: Tak Ada Ribut-ribut Bahas Anggaran e-KTP

Kompas.com - 08/01/2018, 13:17 WIB
Mantan Ketua DPR Marzuki Alie menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/8/2017). Marzuki Alie diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus tindak pidana korupsi KTP elektronik. ANTARA FOTO/Syailendra Hafiz/kye/17. ANTARA FOTO/Syailendra HafizMantan Ketua DPR Marzuki Alie menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/8/2017). Marzuki Alie diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus tindak pidana korupsi KTP elektronik. ANTARA FOTO/Syailendra Hafiz/kye/17.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik ( e-KTP).

Marzuki tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 10.03 WIB. Ia selesai menjalani pemeriksaan pukul 12.32 WIB.

Marzuki mengatakan, ia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo, Direktur Utama PT Quadra Solution yang kini menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP.

Namun, Marzuki mengaku tidak bisa memberi informasi apapun kepada penyidik karena tidak mengenal Anang dan tak pernah ikut-ikutan dalam penganggaran proyek e-KTP.

"Tidak ada sesuatu yang bisa saya kasih keterangan karena saya tidak pernah ikut-ikutan masalah e-KTP. Walau pun ketua DPR, tidak pernah bersinggungan dengan masalah ini," kata Marzuki kepada wartawan, usai pemeriksaan.

(Baca juga : Usai Diperiksa KPK, Marzuki Alie Bilang Saya Bukan Pencuri)

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, ada 13 pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya.

Pertanyaan yang diajukan penyidik masih sama dengan dua kali pemeriksaan sebelumnya, yakni saat Marzuki diperiksa untuk tersangka Andi Narogong dan Setya Novanto.

"(Dianya) kenal enggak dengan Anang. Kalau waktu itu, kenal enggak dengan Andi. Ditunjukin gambarnya. Saya enggak pernah ketemu, ya enggak kenal," kata dia.

Marzuki menambahkan, proses penganggaran e-KTP pada 2011 lalu, sama seperti proses penganggaran yang lain, tidak ada yang luar biasa.

 

(Baca juga : KPK Akan Buktikan Penerimaan 7,3 Juta Dollar AS oleh Novanto di Persidangan E-KTP)

Oleh karena itu, dia tidak mengetahui adanya ketidakberesan dalam proses penganggaran e-KTP.

"Biasanya ketua DPR tahu kalau ada ribut-ribut di bawah. Kalau tidak ribut-ribut, tidak sampai ketua DPR," kata dia.

Ia mencontohkan, pernah ada ribut-ribut mengenai proses penganggaran yang berlangsung di komisi VIII dengan Menteri Agama.

Setelah laporan sampai ketua DPR, ia langsung memanggil Menteri Agama dan Komisi VIII untuk melakukan rapat konsultasi dan menyelesaikan masalahnya.

"Tapi ini enggak ada ribut-ribut, jadi enggak tahu benar," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X