Marzuki Alie: Tak Ada Ribut-ribut Bahas Anggaran e-KTP

Kompas.com - 08/01/2018, 13:17 WIB
Mantan Ketua DPR Marzuki Alie menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/8/2017). Marzuki Alie diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus tindak pidana korupsi KTP elektronik. ANTARA FOTO/Syailendra Hafiz/kye/17. ANTARA FOTO/Syailendra HafizMantan Ketua DPR Marzuki Alie menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/8/2017). Marzuki Alie diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus tindak pidana korupsi KTP elektronik. ANTARA FOTO/Syailendra Hafiz/kye/17.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik ( e-KTP).

Marzuki tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 10.03 WIB. Ia selesai menjalani pemeriksaan pukul 12.32 WIB.

Marzuki mengatakan, ia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo, Direktur Utama PT Quadra Solution yang kini menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP.

Namun, Marzuki mengaku tidak bisa memberi informasi apapun kepada penyidik karena tidak mengenal Anang dan tak pernah ikut-ikutan dalam penganggaran proyek e-KTP.

"Tidak ada sesuatu yang bisa saya kasih keterangan karena saya tidak pernah ikut-ikutan masalah e-KTP. Walau pun ketua DPR, tidak pernah bersinggungan dengan masalah ini," kata Marzuki kepada wartawan, usai pemeriksaan.

(Baca juga : Usai Diperiksa KPK, Marzuki Alie Bilang Saya Bukan Pencuri)

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, ada 13 pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya.

Pertanyaan yang diajukan penyidik masih sama dengan dua kali pemeriksaan sebelumnya, yakni saat Marzuki diperiksa untuk tersangka Andi Narogong dan Setya Novanto.

"(Dianya) kenal enggak dengan Anang. Kalau waktu itu, kenal enggak dengan Andi. Ditunjukin gambarnya. Saya enggak pernah ketemu, ya enggak kenal," kata dia.

Marzuki menambahkan, proses penganggaran e-KTP pada 2011 lalu, sama seperti proses penganggaran yang lain, tidak ada yang luar biasa.

 

(Baca juga : KPK Akan Buktikan Penerimaan 7,3 Juta Dollar AS oleh Novanto di Persidangan E-KTP)

Oleh karena itu, dia tidak mengetahui adanya ketidakberesan dalam proses penganggaran e-KTP.

"Biasanya ketua DPR tahu kalau ada ribut-ribut di bawah. Kalau tidak ribut-ribut, tidak sampai ketua DPR," kata dia.

Ia mencontohkan, pernah ada ribut-ribut mengenai proses penganggaran yang berlangsung di komisi VIII dengan Menteri Agama.

Setelah laporan sampai ketua DPR, ia langsung memanggil Menteri Agama dan Komisi VIII untuk melakukan rapat konsultasi dan menyelesaikan masalahnya.

"Tapi ini enggak ada ribut-ribut, jadi enggak tahu benar," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X