Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Diperiksa KPK, Marzuki Alie Bilang 'Saya Bukan Pencuri'

Kompas.com - 06/07/2017, 17:36 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) 2009-2014, Marzuki Alie memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/7/2017).

Politisi Partai Demokrat itu menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong.

Marzuki menjalani pemeriksaan hampir empat jam dan keluar sekitar hampir pukul 16.00 WIB.

Saat keluar gedung KPK, Marzuki enggan mendekati awak media yang sudah berjajar di depan pintu keluar.

(baca: Terdakwa E-KTP Sebut Marzuki Alie Marah karena Dapat Bagian Kecil)

Saat para reporter mendekati Marzuki agar suaranya terdengar lebih jelas, Marzuki memperingatkan mereka menjaga jarak.

"Jangan mendekat, kalau mendekat saya mundur," pinta Marzuki.

Marzuki kemudian menjelaskan apa-apa yang dibahas dalam pemeriksaan. Pertama, penyidik KPK menanyakan hubungannya dengan Partai Demokrat.

(baca: Menurut Terdakwa E-KTP, Ada Catatan Fee untuk Novanto hingga Marzuki Alie)

Kedua, ditanyakan pula hubungan Marzuki selaku Ketua DPR-RI dengan proyek e-KTP. Terakhir, penyidik menanyakan perihal proyek e-KTP.

Marzuki dalam pemeriksaan tersebut menegaskan, tidak pernah mengenal tersangka, yakni Andi Narogong, serta kedua terdakwa Irman dan Sugiharto.

"Saya sampaikan (dalam pemeriksaan tadi), semua orang itu tidak saya kenal termasuk Andi Narogong," kata Marzuki.

"Saya baru tahu (tentang dia). Jadi, betul-betul saya tidak tahu siapa Andi Narogong. Kemudian saya juga tidak kenal Irman. Saya tidak kenal Sugiharto," tambah mantan bakal capres Demokrat itu.

(baca: Marzuki Alie: Sumpah Mati, Teganya Ngomong Saya Terima Uang E-KTP)

Ia mengaku, tidak pernah menerima apapun baik uang atau barang dalam proyek e-KTP.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com