Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Larang Ridwan Kamil Masuk Partai Politik jika Menang Pilkada

Kompas.com - 07/01/2018, 21:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) meminta Ridwan Kamil menjaga jarak dengan seluruh partai politik setelah memenangkan Pilkada Jawa Barat mendatang.

Artinya, Ridwan tidak diperbolehkan masuk menjadi kader partai politik selama lima tahun ke depan.

"Kami meminta Kang Emil berjarak dengan semua partai politik supaya bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan lancar," ujar Sekretaris Jenderal Nasdem Jhonny Plate di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (7/1/2018).

"Jangan masuk partai politik, termasuk di Nasdem yang sudah mengusung dia dari awal," lanjut dia.

Plate mengatakan, hal itu telah disepakati oleh Ridwan Kamil. Nasdem pun berharap Wali Kota Bandung tersebut memegang teguh komitmen tersebut.

Nasdem sendiri mengakui, kesepakatan ini tidak lazim dan tidak ada partai politik yang berani melakukan demikian. Logikanya, akan lebih menguntungkan bagi partai politik jika mendapat kader baru, apalagi kader tersebut adalah kepala daerah.

Namun, sekali lagi Plate menegaskan, kesepakatan itu semata-mata demi kelancaran program kerja ke depan.

"Itu memang komitmen yang sulit dilakukan yang lain-lain ya. Coba, ada enggak partai politik yang mau begitu? Tapi kami tidak. Kami konsisten karena ini untuk negara," ujar Plate.

Selain komitmen untuk tidak masuk menjadi kader partai politik, DPP Nasdem juga meminta Emil agar menyelaraskan program-programnya dengan program pemerintah pusat. Hal itu juga telah disepakati oleh Emil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com