PDI-P Minta Calon Kepala Daerah yang Diusung Waspadai "Black Campaign"

Kompas.com - 06/01/2018, 19:02 WIB
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ketika ditemui di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Sabtu (6/1/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRSekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ketika ditemui di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Sabtu (6/1/2018).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meminta para calon kepala daerah yang diusung partainya mewaspadai kampanye hitam (black campaign) dengan munculnya kasus yang menimpa Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Anas diberitakan mengundurkan diri sebagai bakal calon wakil gubernur yang akan diusung PDI-P bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di Pilkada Jawa Timur.

"Mereka yang telah kami pilih sebagai paslon (pasangan calon) untuk tetap teguh pada jalan kepemimpinan untuk rakyat, dan waspadailah kampanye hitam yang dilakukan secara melalui rekayasa pelanggaran moral," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Sabtu (6/1/2018).

Hasto menambahkan, beberapa isu moralitas yang kerap dijadikan bahan kampanye hitam ialah korupsi dan ujaran kebencian yang memecah belah parpol dengan calon yang diusung.

(Baca juga : Hasto Kristiyanto: Azwar Anas Korban Politik Liberal)

Ia pun meminta para calon kepala daerah yang diusung PDI-P untuk menentang segala bentuk kampanye hitam dengan cara yang beradab.

"PDI-P mengajak seluruh masyarakat untuk berjuang bersama mewujudkan watak politik yang berkeadaban. Kami menolak berbagai bentuk kampanye hitam (black campaign) yang menghalalkan segala cara menghancurkan reputasi politik Abdullah Azwar Anas," lanjut dia.

Azwar Anas mengembalikan mandat penugasan dirinya untuk menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur pada Pilkada Jatim 2018 kepada PDI-P pada Sabtu (6/1/2018) pagi.

Partai berlambang banteng itu pun langsung menindaklanjuti pengembalian mandat Bupati Banyuwangi tersebut.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto langsung menghadap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta.

Usai bertemu Megawati, Hasto mengatakan bahwa partainya secara resmi telah menerima pengembalian mandat itu.

"Kami menerima surat mandat itu," kata Hasto, Sabtu (6/1/2018).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

Nasional
Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X