Kompas.com - 05/01/2018, 23:32 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jambi Zumi Zola mengaku tak tahu soal 'uang ketok' sebesar Rp 6 miliar untuk pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2018.

"Saya sudah menyampaikan kepada yang penyerahan apa itu, dana uang itu, saya tidak tahu-menahu," kata Zumi usai diperiksa, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Uang tersebut diberikan oleh Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat provinsi Jambi Arfan, Asisten Daerah Bidang III provinsi Jambi Saifudin, dan Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik kepada anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN Supriyono.

Zumi justru meminta awak media bertanya kepada penyidik lembaga antirasuah. 

"Silahkan tanyakan ke penyidik," ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. 

Zumi hanya mengakui bahwa ia memberikan perintah kepada Erwan, Arfan, dan Saifudin dalam pengesahan R-APBD Jambi tahun anggaran 2018 itu.

(Baca juga : Ketua DPRD Bantah Adanya Uang Ketok Palu R-APBD Jambi 2018)

 

Menurut dia, perintah itu tak lain adalah ketiganya menjalankan tugas sesuai prosedur dan tak memberikan uang kepada anggota DPRD Jambi. 

"Saya sebagai atasan kan memberikan perintah. Perintahnya adalah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tidak menyalahi aturan, tadi juga saya sampaikan seperti itu (kepada penyidik KPK), " ucap dia. 

Kasus ini sendiri bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim KPK di Jambi dan Jakarta pada 28 November 2017 lalu.

Saat itu, tim KPK menangkap sejumlah orang, termasuk anak buah Gubernur Zumi Zola dan menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Pemprov Jambi 2018.

Keempatnya yakni Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jambi Arfan, Asisten Daerah Bidang III Jambi Saifudin, serta seorang aggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN, Supriyono.

Dari tangan mereka, KPK mengamankan barang bukti uang sebesar Rp4,7 miliar.

Uang tersebut diduga bagian dari total Rp6 miliat dari pihak Pemprov Jambi untuk 'uang ketok' pengesahan RAPBD Pemprov Jambi Tahun 2018 di DPRD Jambi.

Erwan Malik selaku Pelaksana tugas (Plt) Sekda Jambi telah membeberkan kepada penyidik KPK tentang dugaan peran dan keterlibatan atasannya, Gubernur Zumi Zola, dalam kasus suap ini.

Kompas TV Gubernur Jambi Zumi Zola memenuhi panggilan KPK. Zumi diperiksa dalam kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi. Kasus ini terungkap akhir November tahun lalu.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 30 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tempat yang Tidak Boleh Dimasuki Penyidik dalam KUHAP

Tempat yang Tidak Boleh Dimasuki Penyidik dalam KUHAP

Nasional
Saksi Ungkap Kakak Bupati Langkat Pengusaha Jagung yang Ikut Tender Proyek Infrastruktur

Saksi Ungkap Kakak Bupati Langkat Pengusaha Jagung yang Ikut Tender Proyek Infrastruktur

Nasional
Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tak Leluasa jika di Bawah Kemenkominfo

Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tak Leluasa jika di Bawah Kemenkominfo

Nasional
Otoritas Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kementerian Dikhawatirkan Rentan Terpengaruh Politik

Otoritas Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kementerian Dikhawatirkan Rentan Terpengaruh Politik

Nasional
JPU Pertanyakan Peran Kakak Bupati Langkat: Kepala Desa Bisa Atur Kadis hingga Ganti Pejabat

JPU Pertanyakan Peran Kakak Bupati Langkat: Kepala Desa Bisa Atur Kadis hingga Ganti Pejabat

Nasional
KPK Duga Wali Kota Ambon Ikut Campur Tentukan Pemenang Lelang

KPK Duga Wali Kota Ambon Ikut Campur Tentukan Pemenang Lelang

Nasional
Hakim Ingatkan Saksi Kasus Korupsi di Langkat: Tak Usah Berpikir Selamatkan Siapa-siapa

Hakim Ingatkan Saksi Kasus Korupsi di Langkat: Tak Usah Berpikir Selamatkan Siapa-siapa

Nasional
Saksi Sebut Kakak Bupati Langkat Sewa Perusahaan agar Dapat Tender Proyek

Saksi Sebut Kakak Bupati Langkat Sewa Perusahaan agar Dapat Tender Proyek

Nasional
Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

Nasional
Pengacara Duga Ada 'Sosok Besar' yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Pengacara Duga Ada "Sosok Besar" yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Nasional
Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Langkat Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur

Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Langkat Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur

Nasional
Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Nasional
Relawan Ganjar 'Pede' soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Relawan Ganjar "Pede" soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Nasional
UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.