Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disindir Suka Melodrama, Demokrat Balas Pernyataan PDI-P

Kompas.com - 05/01/2018, 11:04 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik membalas sindiran Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut partainya berbeda dengan partai lain yang kerap mengeluh karena merasa diintervensi.

Padahal, PDI-P telah menerima intervensi dari penguasa sejak rezim Orde Baru.

"Hasto Kristiyanto adalah populis gadungan yang kekanak-kanakan. Lewat pernyataan-pernyataan reaksionernya, ia (Hasto) sedang membawa PDI-P ke dalam petualangan yang mempermalukan diri sendiri," ujar Rachland melalui pesan singkatnya, Jumat (5/1/2018).

Menurut Rachland, Hasto juga tidak membantah dugaan partainya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam operasi dan kriminalisasi terhadap Partai Demokrat seperti dalam persiapan Pilkada Kalimantan Timur.

"Ia (Hasto) tanpa rasa malu justru seperti mengamini praktik-praktik kotor yang lagi-lagi melibatkan polisi tersebut," ucap Rachland.

Baca juga: PDI-P: Kami Tidak Pernah Melodramatik, Beda dengan yang di Sana

Rachland juga mengkritik pernyataan Hasto yang menyebut, kantor DPP PDI-P di Menteng, Jakarta, juga pernah diserang. Akan tetapi, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tak pernah mengeluh.

"Hasto benar, partainya pernah mengalami opresi di masa lalu yang berujung pada skandal perampasan kantor PDI-P, 27 Juli 1996. Tetapi, menggunakan sejarah opresi yang dialami PDI-P di masa lalu untuk membenarkan opresi pada partai lain di masa kini adalah sesat dan keji," ujar Rachland.

Kata Rachland, Hasto mungkin perlu lebih dulu menjelaskan di mana ia berada saat skandal 27 Juli silam terjadi.

"Apakah ia (Hasto) berada bersama para aktivis partai, mahasiswa, dan warga yang bahu-membahu melawan serangan ataukah asyik mengurusi kariernya sendiri di PT Rekayasa Industri?" ucap Rachland.

Baca juga: Demokrat Beberkan Tiga Perlakuan Tak Adil Aparat Penegak Hukum

Oleh karena itu, Rachland pun menganggap Hasto adalah juru bicara yang buruk bagi politik Indonesia dan bagi PDI-P.

"Partai yang sebenarnya perlu lebih keras membuktikan komitmennya pada kebebasan demokratik dan penegakkan hukum. Rakyat tak akan lupa. Semasa Megawati Soekarnoputri (menjabat) Presiden, terjadi pembunuhan pada Munir dan Theys Eluay," ungkapnya.

Sebelumnya, Hasto mengatakan, partainya berbeda dengan partai lain yang kerap mengeluh karena merasa diintervensi. Ia mengklaim, PDI-P tak pernah mengeluh meski dulu diintervensi rezim Orde Baru.

Baca juga: SBY Ingatkan Netralitas Aparat Negara dan Jangan Ada Kriminalisasi di Pemilu

"Politik adalah keyakinan. Partai ini (PDI-P) tidak pernah mengeluh, melodramatik, seolah ada intervensi dari kekuasaan. Berbeda dengan di sana yang sedikit-sedikit mengeluh," kata Hasto di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Namun, Hasto tak menyebutkan siapa pihak yang dimaksudnya suka mengeluh.

Hasto mengatakan, PDI-P pernah tak bisa mengikuti pemilu. Kantor DPP PDI-P di Menteng, Jakarta, juga pernah diserang. Akan tetapi, partainya tak pernah mengeluh.

Demikian pula saat pilkada di Bali pada periode lalu. Hasto merasa ada upaya sistematis yang menghambat partainya. PDI-P tidak mengeluh dan tak merasa menjadi korban kejahatan.

Kompas TV Kepolisian membantah soal kriminalisasi terhadap Syaharie Jaang, bakal calon gubernur Kalimantan Timur dari Partai Demokrat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com