Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Raja Larantuka: Saat Mau Jadi Gubernur, Datang ke Kami, Setelah Itu Lupa...

Kompas.com - 04/01/2018, 17:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Raja dan sultan se-nusantara yang bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (4/12/2018), satu suara ingin mendapatkan tempat di struktur pemerintahan daerah.

Harapan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi ketika bertemu di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor.

Raja Larantuka Flores Nusa Tenggara Timur, Don Andre Martinus, menjelaskan, kerajaan/kesultanan seringkali hanya dimanfaatkan oleh calon kepala daerah karena tidak masuk dalam struktur pemerintahan daerah demi tujuan politik.

"Pada saat mau jadi bupati, gubernur, datang ke kami. Setelah itu, sudah. Janji-janji mau sama-sama mengangkat kembali adat istiadat, tapi setelah jadi, lupa lagi sama kami," ujar Andre kepada wartawan, usai pertemuan.

Padahal, kerajaan/kesultanan merupakan lembaga informal yang memegang teguh adat istiadat dan kearifan lokal.

Baca juga: Di Depan Raja dan Sultan, Jokowi Pilih Mendengar daripada Pidato

Adat istiadat serta kearifan lokal itu dinilai penting untuk dijaga sebagai pondasi masyarakat dalam menghadapi tantangan ke depan.

Jika mendapatkan tempat di struktur pemerintahan daerah, ia yakin kerajaan/kesultanan mampu membantu pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan yang berlandaskan kearifan lokal.

"Kami dapat kerja sama dengan pemerintah, saling membantu, sama-sama mempertahankan tradisi, adat budaya di wilayah," ujar Andre.

Menurut Andre, perlu ada penguatan regulasi untuk mewujudkan hal tersebut. Satu-satunya jalan, hanya dapat dilakukan oleh seorang presiden.

"Kami ini hanya menyampaikan bahwa penjabaran terhadap Pasal 18 UUD 1945 tentang pengakuan NKRI terhadap raja-raja, sultan-raja serta tokoh-tokoh adat, itu dihidupkan kembali," lanjut Andre.

Baca juga: Jokowi Terima Raja dan Sultan Se-Indonesia di Istana Bogor

Pertemuan itu berlangsung setengah tertutup. Selama Kompas.com berada di dalam Ruang Garuda, tempat berlangsungnya pertemuan, setidaknya terdapat dua orang sultan/raja yang mengutarakan pendapatnya kepada Presiden.

Seusai kedua sultan berbicara, pertemuan berlangsung tertutup dan jurnalis diminta untuk keluar ruangan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Kepala Kantor Presiden Teten Masduki turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut.

Pada pertemuan hari ini, ada 90 raja dan sultan yang hadir. Para raja dan sultan itu antara lain berasal dari Sumatera (20 orang), Jawa (17 orang), Bali (3 orang), Nusa Tenggara Timur (5 orang) dan Papua (2 orang).

Mereka datang dengan mengenakan pakaian adat khas masing-masing daerahnya.


Kompas TV PKB menyodorkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com