Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Raja dan Sultan, Jokowi Pilih Mendengar daripada Pidato

Kompas.com - 04/01/2018, 12:55 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo tidak berpidato dalam acara silaturahim dengan raja dan sultan se-Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (4/1/2018).

Awalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membuka acara dengan menyampaikan laporan bahwa pertemuan itu merupakan pertemuan lanjutan antara dirinya dengan raja dan sultan se-Indonesia, Rabu malam.

Muhadjir juga menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini.

Setelah laporan Muhadjir, giliran Presiden Jokowi berjalan ke podium.

Awalnya, para raja dan sultan mengira Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato. Namun, rupanya tidak.

"Pagi hari ini saya tidak ingin menyampaikan sesuatu," ucap Jokowi membuka kalimatnya.

"Saya justru ingin mendengar masalah-masalah yang ada dari Yang Mulia para Raja, para Sultan, para Pangeran dan Permaisuri yang pada pagi hari ini hadir," lanjut dia.

Jokowi kemudian mempersilakan para sultan dan raja untuk mengutarakan persoalan yang ada.

"Saya persilakan kalau ada yang ingin menyampaikan masalah yang ada di lapangan. Saya persilakan," ujar Jokowi lagi.

Pertemuan itu berlangsung setengah tertutup. Selama Kompas.com berada di dalam Ruang Garuda, tempat berlangsungnya pertemuan, setidaknya ada dua orang sultan/raja yang mengutarakan pendapatnya kepada Presiden.

Namun, usai kedua sultan berbicara, pertemuan dibuat tertutup dan jurnalis dipersilakan untuk keluar ruangan.

Selain Muhadjir, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Kepala Kantor Presiden Teten Masduki turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut.

Adapun raja dan sultan yang hadir antara lain berasal dari Sumatera (20 orang), Jawa (17 orang), Bali (3 orang), Nusa Tenggara Timur (5 orang), dan Papua (2 orang).

Mereka semuanya mengenakan pakaian adat khas masing-masing daerahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com