Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Politik, Jokowi Minta Jajarannya Fokus Kurangi Kemiskinan

Kompas.com - 03/01/2018, 16:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki tahun 2018, Presiden Joko Widodo meminta para jajarannya untuk tetap fokus bekerja.

Jokowi meminta jajarannya tidak terpengaruh dengan kondisi politik menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

"Pertama-pertama, saya ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan seluruh Kepala Lembaga non Kementerian atas kerja kerasnya, atas kerja bersama-samanya di tahun 2017 lalu," kata Jokowi.

(Baca juga : Buka Rapat Kabinet, Jokowi Bicara soal Elek Yo Band)

"Untuk tahun ini walaupun tahun 2018 adalah tahun politik, sekali lagi saya ingin ulangi, saya minta tetap fokus bekerja terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan, menurunkan angka kemiskinan," tambah Kepala Negara.

Jokowi mengaku sudah mendapat laporan dari Badan Pusat Statistik per september 2017 bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebsar 26,58 juta orang atau 10,12 persen.

Angka itu turun 0,25 persen dibandingkan pada bulan maret 2017 yaitu sebesar 27,77 juta orang.

"Tapi kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan," kata Jokowi.

(Baca juga : Jokowi Dinilai Tengah Promosikan Cak Imin Jadi Cawapres)

Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan angka inflasi, stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok harus terus dikendalikan.

Progam pangan non tunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Kemudian program cash for work baik melalui skema dana desa atau melalui program padat karya di kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera dikerjakan.

"Saya juga mendapat laporan dari Menkeu bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan bulan Januari ini dan seharusnya dana desa bisa segera dieskekusi untuk mendukung program-program cash for work," kata Jokowi.

Kompas TV Begitu juga Prabowo Subianto sebagai calon kuat presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com