Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: 66,9 Persen Responden Setuju Jokowi-Prabowo Berpasangan di Pilpres 2019

Kompas.com - 02/01/2018, 17:49 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) merilis hasil survei teranyar terkait nama calon presiden di penghujung tahun 2017 lalu.

Hasilnya, nama Jokowi masih memimpin dengan persentase 53,8 persen melalui pertanyaan semi terbuka.

Di bawahnya ada Prabowo Subianto sebesar 18,5 persen dan nama lainnya tidak lebih dari 3 persen.

Namun ada yang menarik dari survei SMRC yang dilakukan pada Desember 2017 itu.

Hal itu yakni pertanyaan apakah responden setuju atau tidak Jokowi dan Prabowo bersatu dalam Pilpres 2019?

(Baca juga : Survei SMRC: 74,3 Persen Masyarakat Puas Kinerja Jokowi)

"Sebanyak 66,9 persen responden menyatakan setuju," ujar Direktur Utama SMRC Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei SMRC di Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Sementara itu 28,4 persen responden menyatakan tidak setuju Jokowi dan Prabowo. Adapun sisanya yakni 4,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Saat responden ditanya lebih lanjut, siapa sebaiknya menjadi calon presiden dan calon wakil presiden bila Jokowi dan Prabowo berpasangan di Pilpres 2019, 66,9 persen menilai Jokowi layak jadi presiden dan Prabowo jadi wakilnya.

Sementara itu, 28,4 persen menyatakan Prabowo sebaiknya jadi presiden dan Jokowi jadi wakil presiden. Adapun 4,7 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu.

 

Munculnya nama AHY

Di luar nama Prabowo sebagai calon pendamping Jokowi, nama Jusuf Kalla masih menjadi yang terdepan.

Sebanyak 14,1 persen responden memilih Jusuf Kalla sebagai pendamping Jokowi di Pilpres 2019.

Tempat kedua ada nama putera pertama Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY, dengan persentase 12,7 persen.

(Baca juga : Soal Peluang Jadi Wapres Jokowi, AHY Sebut Tergantung Presiden yang Memilih)

 

Djayadi menilai munculnya nama AHY tidak terlepas dari sosoknya yang populer berkat maju dalam Pilgub DKI Jakarta tahun lalu.

Di bawah AHY, ada nama mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan persentase 12,2 persen.

Adapun nama-nama lainnya seperti Hary Tanoesudibjo, Wiranto, Sri Mulyani ada di bawah 10 persen.

Survei SMRC dilakukan dengan wawancara lapangan pada 7-13 Desember 2017. Jumlah responden sebanyak 1.059 orang di 34 provinsi dengan margin of error sebesar 3,1 persen.

Kompas TV Kegiatan ini dilakukan dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com