Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wisatawan Padati Pantai Gunung Kidul, Polisi Siagakan Tim Ganjal Ban

Kompas.com - 01/01/2018, 13:10 WIB
Markus Yuwono

Penulis

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah Pantai Gunungkidul, Yogyakarta membuat polisi harus menerapkan satu jalur menuju arah pantai. Hal ini untuk mengantisipasi kemacetan karena sempitnya jalan.

Dari pantauan Kompas.com di Pertigaan Mulo, Wonosari, Senin (1/1/2018), polisi menutup jalan menuju ke arah Tepus. Seluruh kendaraan diharuskan lurus atau menuju Pos utama.

Sehingga, kendaraan yang menuju ke arah pantai dan sebaliknya terpantau ramai lancar.

"Satu jalur yakni jalan utama tempat pemungutan retribusi (TPR) Induk Pantai Baron. Untuk jalur keluar kendaraan wisatawan dialihkan menjadi satu jalur yakni TPR Kecamatan Tepus,"kata Kasatlantas Polres Gunungkidul AKP Mega Tetuko Saat dihubungi Kompas.com.

Terkait dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ini, polisi juga menempatkan petugas khusus seperti tim ganjal ban serta tim urai, di sejumlah titik rawan kecelakaan dan kemacetan.

"Kami terus berupaya agar tidak ada penumpukan kendaraan. Untuk tim urai kita tempatkan di jalur wisata menuju ke arah pantai, sementara ganjal ban kita tempatkan di jalur Yogyakarta-Wonosari tepatnya ditikungan Slumprit," jelasnya.

Naiknya kunjungan wisatawan terpantau sejak Minggu (31/12/2017) siang hingga malam hari, Dinas Pariwisata Gunungkidul mencatat sekitar 30.000 kunjungan wisatawan dari siang sampai malam disejumlah obyek beretribusi.

"Jika ditotal bersama kunjungan wisata non retribusi, lebih dari 30.000 wisatawan yang datang,"kata Sekretaris dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Hary Sukmono.

Menurut dia berbagai atraksi wisata yang ada mulai dari pesta kembang api di Gunung Api Purba Nglanggeran, Patuk, hingga kegiatan surfing di Pantai Wediombo mampu menyedot kunjungan wisatawan.

"Total selama liburan sampai semalam 209.527 orang wisatawan, dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp 1,6 miliar. Kalau hari ini sekitar 30.000 sampai 40.000,"Pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com