Kompas.com - 27/12/2017, 15:06 WIB
Rapat paripurna DPR RI pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), Kamis (20/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraRapat paripurna DPR RI pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), Kamis (20/7/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera melanjutkan pembahasan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DP, dan DPD (UU MD3). Salah satu poin revisi berkaitan dengan penambahan kursi pimpinan DPR.

"Satu wakil ketua yang sudah disepakati untuk partai pemenang pemilu, yaitu PDI-P," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo saat dihubungi, Rabu (27/12/2017).

Menurutnya, revisi UU tersebut sudah menjadi inisiatif sehingga harus diselesaikan. Firman mengatakan, pihaknya berupaya membahasnya segera. Namun, ia belum mengetahui kapan pembahasan akan dilanjutkan.

"Lebih cepat lebih bagus," tuturnya.

Baca juga : Pemerintah Ingin Penambahan Kursi Pimpinan DPR, MPR, dan DPD Rasional

Sementara itu, Anggota Baleg dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa pembahasan UU MD3 akan dilanjutkan pada masa sidang yang akan datang. Adapun DPR saat ini tengah berada pada masa reses hingga pertengahan Januari 2018.

Terkait dengan penambahan kursi pimpinan, poin yang disepakati adalah menambah satu pimpinan DPR untuk PDI-P. Sehingga, jika ada fraksi lain yang meminta jatah kursi maka belum menjadi kesepakatan.

"Maka itu belum bulat bahkan kecenderungannya mayoritas fraksi menolak," kata Arsul.

Adapun PDI-P siap menyodorkan nama Wakil Ketua DPR jika revisi UU MD3 sudah disepakati. Bendahara Fraksi PDI-P, Alex Indra Lukman menuturkan, partainya memiliki banyak kader yang mumpuni untuk menempati jabatan tersebut. Dari struktur pimpinan fraksi, kata dia, bisa saja Ketua Fraksi Utut Adianto atau Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto.

Baca juga : Nasdem Tak Sepakat Penambahan Kursi Pimpinan DPR, MPR, DPD

"Tapi tentu saja keputusan ada di tangan ibu ketua umum sepenuhnya. Sebagai petugas partai kami siap dan tegak lurus melaksanakan keputusan partai," ujarnya.

Usulan revisi Undang-Undang MD3 mengemuka pada November 2016 lalu. Hanya dalam hitungan hari, UU tersebut masuk ke daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.

Revisi terbatas dilakukan salah satunya untuk menambah jumlah pimpinan DPR dan MPR. PDI-P sebagai partai pemenang pemilu legislatif 2014 merasa layak mendapatkan jatah kursi pimpinan. Sejumlah pihak menilai revisi tersebut bergulir sangat kilat dan sarat kepentingan politik.

Isu revisi kemudian tenggelam, meski kemudian isu kocok ulang pimpinan DPR sempat kembali mengemuka setelah Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR.

Kompas TV Permintaan Fraksi PKS untuk mengganti Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR akan diproses pimpinan DPR seusai reses.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

Nasional
UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
Diduga, Penyidik KPK Stepanus Robin Dikenalkan ke Azis Syamsuddin oleh Ajudan yang Anggota Polri

Diduga, Penyidik KPK Stepanus Robin Dikenalkan ke Azis Syamsuddin oleh Ajudan yang Anggota Polri

Nasional
UPDATE 23 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 100.533

UPDATE 23 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 100.533

Nasional
UPDATE 23 April: Ada 65.421 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 April: Ada 65.421 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
BRGM Rehabilitasi Mangrove di 9 Provinsi, Habiskan Rp 1,5 Triliun

BRGM Rehabilitasi Mangrove di 9 Provinsi, Habiskan Rp 1,5 Triliun

Nasional
BMKG Ungkap Perubahan Iklim Bikin Frekuensi dan Intensitas Hujan Semakin Tinggi

BMKG Ungkap Perubahan Iklim Bikin Frekuensi dan Intensitas Hujan Semakin Tinggi

Nasional
UPDATE 23 April: 44.346 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 23 April: 44.346 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Soal Peringatan Dini Bencana, BMKG Tekankan Kearifan Lokal Jangan Tunggu Sirine Tsunami

Soal Peringatan Dini Bencana, BMKG Tekankan Kearifan Lokal Jangan Tunggu Sirine Tsunami

Nasional
UPDATE: Tambah 5.920 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini Ada 1.487.369

UPDATE: Tambah 5.920 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini Ada 1.487.369

Nasional
Anggota Komisi IX: Wajar Kita Larang Masuk WNA, Hal yang Sama Pernah Kita Rasakan

Anggota Komisi IX: Wajar Kita Larang Masuk WNA, Hal yang Sama Pernah Kita Rasakan

Nasional
MKD DPR Tunggu Laporan Terkait Azis Syamsuddin yang Disebut di Kasus Suap Penyidik KPK

MKD DPR Tunggu Laporan Terkait Azis Syamsuddin yang Disebut di Kasus Suap Penyidik KPK

Nasional
MAKI Nilai KPK Punya Tantangan Buktikan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terlibat Suap Penyidik KPK

MAKI Nilai KPK Punya Tantangan Buktikan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terlibat Suap Penyidik KPK

Nasional
UPDATE: Tambah 5.436, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.632.248 Orang

UPDATE: Tambah 5.436, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.632.248 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X