DPR Segera Lanjutkan Pembahasan Penambahan Kursi Pimpinan

Kompas.com - 27/12/2017, 15:06 WIB
Rapat paripurna DPR RI pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), Kamis (20/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraRapat paripurna DPR RI pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), Kamis (20/7/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera melanjutkan pembahasan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DP, dan DPD ( UU MD3). Salah satu poin revisi berkaitan dengan penambahan kursi pimpinan DPR.

"Satu wakil ketua yang sudah disepakati untuk partai pemenang pemilu, yaitu PDI-P," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo saat dihubungi, Rabu (27/12/2017).

Menurutnya, revisi UU tersebut sudah menjadi inisiatif sehingga harus diselesaikan. Firman mengatakan, pihaknya berupaya membahasnya segera. Namun, ia belum mengetahui kapan pembahasan akan dilanjutkan.

"Lebih cepat lebih bagus," tuturnya.

Baca juga : Pemerintah Ingin Penambahan Kursi Pimpinan DPR, MPR, dan DPD Rasional

Sementara itu, Anggota Baleg dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa pembahasan UU MD3 akan dilanjutkan pada masa sidang yang akan datang. Adapun DPR saat ini tengah berada pada masa reses hingga pertengahan Januari 2018.

Terkait dengan penambahan kursi pimpinan, poin yang disepakati adalah menambah satu pimpinan DPR untuk PDI-P. Sehingga, jika ada fraksi lain yang meminta jatah kursi maka belum menjadi kesepakatan.

"Maka itu belum bulat bahkan kecenderungannya mayoritas fraksi menolak," kata Arsul.

Adapun PDI-P siap menyodorkan nama Wakil Ketua DPR jika revisi UU MD3 sudah disepakati. Bendahara Fraksi PDI-P, Alex Indra Lukman menuturkan, partainya memiliki banyak kader yang mumpuni untuk menempati jabatan tersebut. Dari struktur pimpinan fraksi, kata dia, bisa saja Ketua Fraksi Utut Adianto atau Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto.

Baca juga : Nasdem Tak Sepakat Penambahan Kursi Pimpinan DPR, MPR, DPD

"Tapi tentu saja keputusan ada di tangan ibu ketua umum sepenuhnya. Sebagai petugas partai kami siap dan tegak lurus melaksanakan keputusan partai," ujarnya.

Usulan revisi Undang-Undang MD3 mengemuka pada November 2016 lalu. Hanya dalam hitungan hari, UU tersebut masuk ke daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.

Revisi terbatas dilakukan salah satunya untuk menambah jumlah pimpinan DPR dan MPR. PDI-P sebagai partai pemenang pemilu legislatif 2014 merasa layak mendapatkan jatah kursi pimpinan. Sejumlah pihak menilai revisi tersebut bergulir sangat kilat dan sarat kepentingan politik.

Isu revisi kemudian tenggelam, meski kemudian isu kocok ulang pimpinan DPR sempat kembali mengemuka setelah Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR.

Kompas TV Permintaan Fraksi PKS untuk mengganti Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR akan diproses pimpinan DPR seusai reses.




Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

Nasional
Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X