Langkah Bawaslu untuk Atasi Isu SARA Jelang Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merancang sejumlah upaya sebagai bagian dari pencegahan semakin merebaknya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

Salah satunya, dengan menyelenggarakan kegiatan semacam Jambore Lintas Iman yang diikuti kalangan muda dari daerah yang melaksanakan Pilkada 2018.

"Kami ingin lakukan semacam Jambore Lintas Iman. Harus digelorakan di kalangan muda," kata Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2017).

Baca juga: Bahaya Isu SARA Melebihi Bahaya Politik Uang...

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu akan memberikan pendidikan politik terkait isu SARA serta bahaya yang akan timbul.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin

Hal senada juga akan diberikan untuk mengurangi praktik politik uang pada Pilkada.

"Kami harap bisa ada dampaknya," ujar Afifuddin.

Baca: Perludem: Bawaslu Tak Bisa Sendiri Mengawasi Politisasi Isu SARA

Sebelumnya, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti juga memprediksi politik SARA tak akan berhenti pada Pilkada 2018.

Menurut Ray, bahkan bisa terus berlanjut hingga Pemilu 2019. Ray mengatakan, efek politik SARA bisa melebihi bahaya politik uang.

"Pengalaman kita di Pilkada DKI Jakarta, memperlihatkan bahayanya isu SARA bahkan melebihi bahaya politik uang. Politik uang berbahaya tapi efeknya tidak panjang," kata Ray.

Baca juga: Isu SARA di Arena Politik 2017 Akankah Terulang di 2018?

Menurut Ray, politik SARA perlu diantisipasi karena seolah ada suasana yang melegalisasi praktik politik tersebut.

"Bahwa SARA dianggap tidak bermasalah karena perspektif dianya, bukan persepektif demokrasinya. Karena dianggap mengamalkan kepercayaan agama tertentu," ujar dia.