Ridha Aditya Nugraha
Air and Space Law Studies, Universitas Prasetiya Mulya

Manajer Riset dan Kebijakan Air Power Centre of Indonesia, Jakarta. Anggota German Aviation Research Society, Berlin. Saat ini berkarya dengan mengembangkan hukum udara dan angkasa di Air and Space Law Studies - International Business Law Program, Universitas Prasetiya Mulya. Tenaga ahli sekaligus pemateri di Institute of Air and Space Law Aerohelp, Saint Petersburg. Sebelumnya sempat berkarya pada suatu maskapai penerbangan Uni Eropa yang berbasis di Schiphol, Amsterdam.

Tiga Tahun Tragedi AirAsia QZ8501, Menyoal Biaya "Search and Rescue"

Kompas.com - 24/12/2017, 20:43 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

TIDAK terasa tragedi AirAsia QZ8501 telah tiga tahun berlalu. Setelah AirAsia QZ8501 jatuh di Laut Jawa, menjadi kewajiban Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas untuk menyelamatkan korban sekaligus mencari black box pesawat.

Upaya maksimal umumnya dilakukan demi mencari benda yang terakhir disebut mengingat peran krusialnya guna mengetahui penyebab jatuhnya pesawat sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan serupa di kemudian hari.

Magna carta hukum udara, yakni the Chicago Convention of 1944 melalui Annex 12, membebankan tanggung jawab penyelengaraan operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue - SAR) kepada negara, baik di wilayah teritorial maupun di laut lepas (high seas).

Baca juga : Ini Kronologi Jatuhnya Pesawat AirAsia QZ8501

Pihak militer di negara tempat terjadinya kecelakaan pesawat umumnya dilibatkan melalui pendayagunaan kapal perang dan pesawat intai maritim. Dalam beberapa kasus, seringkali negara tetangga atau negara lain yang warga negaranya menjadi korban turut menawarkan bantuan.

Pada kasus AirAsia QZ8501, penjelajahan dilakukan pada beberapa area Laut Jawa guna menemukan black box. Mengingat luas area pencarian, biaya operasional SAR tentunya tidak sedikit.

Berkaca dari pencarian Malaysia Airlines MH370 di Samudera Hindia yang sampai saat ini belum ditemukan, Australia dan Malaysia telah mengeluarkan lebih dari 100 juta dollar Amerika Serikat untuk operasi SAR.

Angka yang sangat fantastis tersebut berpotensi menghambat pembangunan suatu negara atau membangkrutkan suatu maskapai penerbangan. Guna menghindari keduanya, peran pihak asuransi dan reasuransi dibutuhkan.

Dalam polis asuransi maskapai penerbangan, umumnya biaya operasi SAR dimuat dengan nilai pertanggungan yang sangat tinggi - dapat menyentuh ratusan juta dollar Amerika Serikat per kejadian; dan bahkan menjadi salah satu klausul terpenting selain perihal pertanggungan rangka pesawat (hull).

Baca juga : Basarnas: Biaya Operasional Pencarian AirAsia Baru Capai Rp 570 Juta

Jangan sampai APBN atau APBD jebol hanya untuk membiayai operasi SAR. Maka dari itu, Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, mewajibkan seluruh maskapai penerbangan beregistrasi PK (Indonesia) untuk mengasuransikan kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara.

Pesan yang disampaikan melalui instrumen hukum nasional ini sangat lugas, yakni tidak sepeserpun uang rakyat dapat digunakan untuk menanggung biaya operasi SAR!

Kenyataannya Pemerintah Indonesia ‘menanggung’ biaya operasi SAR terlebih dahulu agar upaya pencarian dan pertolongan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Barulah setelah itu muncul kewajiban maskapai penerbangan untuk mengembalikan segala biaya operasional apa adanya atau at cost. Pemerintah tidak berhak mencari keuntungan sepeserpun mengingat operasi SAR bukan kegiatan komersil.

Polemik muncul ketika Undang-Undang No 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan hadir. Pasal 73 menyebutkan dana operasi SAR dapat berasal dari APBN, ABPD, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, tanpa disebutkan ketentuan mengenai prioritas penggunaan dana.

Baca juga : AirAsia QZ8501 Alami 4 Kali Gangguan Sebelum Kecelakaan 

Jika hanya mengacu kepada peraturan ini, logikanya kombinasi dimungkinkan, termasuk skenario seluruh biaya operasi SAR ditanggung oleh APBN dan/atau APBD.

Namun, jangan dilupakan peraturan tersebut juga hidup selaras dengan keberadaan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Penerbangan yang memprioritaskan penggunaan dana perusahaan asuransi sebagai perwujudan “sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat”.

APBN dan/atau APBD seyogianya baru dapat dan pantas digunakan ketika dana perusahaan asuransi tidak mencukupi. Tidak ada tawar-menawar untuk hal ini.

Maskapai penerbangan juga berhak untuk membela diri seandainya angka biaya operasional yang diklaim pemerintah dianggap jauh lebih tinggi dari seharusnya. Seandainya pembicaraan tidak berjalan dengan baik, biarlah pengadilan yang menentukan.

 

***
Kolumnis adalah manajer riset dan kebijakan Air Power Centre of Indonesia, Jakarta; anggota German Aviation Research Society, Bonn. Alumnus International Institute of Air and Space Law, Universiteit Leiden dan penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP. Saat ini berkarya dengan menjadi konsultan hukum di Ibu Kota Jakarta; dosen tamu untuk mata kuliah hukum udara dan ruang angkasa di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta; serta tenaga ahli sekaligus pemateri di Institute of Air and Space Law Aerohelp, Saint Petersburg.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Klaim Jakarta Kota Global: Stadion hingga Transportasinya Berstandar Internasional

Anies Klaim Jakarta Kota Global: Stadion hingga Transportasinya Berstandar Internasional

Nasional
Kemlu Sebut Jaksa Persidangan Kasus Majikan Adelina Lisao di Malaysia Tak Cermat

Kemlu Sebut Jaksa Persidangan Kasus Majikan Adelina Lisao di Malaysia Tak Cermat

Nasional
BERITA FOTO: Menengok Pustu Plus di Dusun Aik Mual yang Terpencil

BERITA FOTO: Menengok Pustu Plus di Dusun Aik Mual yang Terpencil

Nasional
Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

Nasional
Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

Nasional
Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

Nasional
Kemlu: Pembebasan Majikan Adelina Lisao di Malaysia Lukai Rasa Keadilan

Kemlu: Pembebasan Majikan Adelina Lisao di Malaysia Lukai Rasa Keadilan

Nasional
UPDATE 25 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,04 Persen

UPDATE 25 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,04 Persen

Nasional
Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Ini Tanggapan Kejagung

Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Ini Tanggapan Kejagung

Nasional
UPDATE 25 Juni 2022: Bertambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.078.725

UPDATE 25 Juni 2022: Bertambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.078.725

Nasional
Muhaimin Ingin Koalisi dengan Gerindra hingga 5 Partai Lain

Muhaimin Ingin Koalisi dengan Gerindra hingga 5 Partai Lain

Nasional
242 WNI Jadi Korban Penipuan Loker di Kamboja Periode April 2021-Juni 2022

242 WNI Jadi Korban Penipuan Loker di Kamboja Periode April 2021-Juni 2022

Nasional
Cak Imin Tanggapi Yenny Wahid: Itu Masa Lalu, Enggak Usah Dibahas

Cak Imin Tanggapi Yenny Wahid: Itu Masa Lalu, Enggak Usah Dibahas

Nasional
Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati

Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati

Nasional
PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.